 |
| Ilustrasi |
"Saya menyambut baik antusiasme dari Ambasador untuk menjembatani proses terjalinnya kerja sama antara Indonesia dan Meksiko, khususnya dalam bidang Jaminan Produk Halal," kata Aqil Irham melalui Humas Kemenag, Selasa (18/1/2022).
Dia memastikan bahwa BPJPH sangat terbuka untuk menjalin kerja sama internasional Jaminan Produk Halal. Menurutnya, kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan pihak manapun sepanjang dilaksanakan sesuai regulasi JPH, serta bersifat saling menguntungkan.
"Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, pemerintah melalui BPJPH dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang Jaminan Produk Halal, yang dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan sertifikat halal," lanjut Aqil Irham.
Sebelumnya, Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Armando G Alvares mengungkapkan bahwa audiensi tersebut dimaksudkan sebagai sarana berdiskusi dan bertukar pandangan tentang peningkatan pedagangan produk halal dua negara.
"Kami sangat berharap, melalui pertemuan ini, Meksiko dan Indonesia dapat semakin memperkuat kerja sama di bidang produk halal, dan itu memperkuat kerja sama yang telah terjalin di antara kedua negara," kata Armando.
Menurut Armando, Meksiko adalah negara yang berpengalaman sebagai pengekspor produk halal berkualitas ke berbagai negara, termasuk ke negara-negara Muslim. Ke Indonesia, beberapa produk Meksiko juga sudah masuk, mulai dari produk makanan hingga farmasi.
"Di Kedutaan Meksiko, kami mengidentifikasi potensi ekspor Meksiko dari produk-produk makanan hingga produk farmasi, seperti alat kesehatan dan sebagainya," imbuh Armando yang didampingi Atase Perdagangan Meksiko, Ivan Garcia.
Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH Siti Aminah menambahkan, pihaknya selama ini telah melakukan komunikasi dengan Meksiko terkait penyiapan kerja sama JPH.
Pemerintah Meksiko melalui kedutaan besarnya di Jakarta juga telah mengirimkan counter draft MoU dengan BPJPH. Kemudian, BPJPH berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI untuk melakukan review atas konsep kerja sama tersebut.
"Dan pada Januari 2022 ini, BPJPH menerima masukan dari Kemenlu.
Dalam waktu dekat kita akan adakan pertemuan untuk membahas konsep MoU
tersebut, tentu dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait," kata
SIti Aminah. (hms|ulul)
Semoga bisa saling menguntungkan ya
ReplyDelete