Angka Penularan Virus Corona Meningkat, Lockdown Atau PPKM yang Ketat

Angka penularan virus corona  terus melonjak, bahkan dalam dua hari terakhir ini penambahan positif lebih dari 12 ribu orang dalam sehari. Ditambah lagi sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19 banyak yang dikabarkan sudah tidak bisa menampung pasien lagi.

Merespons hal ini, Ketua Satuan Tugas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Zubairi Djoerban menyarankan agar dilakukan kebijakan lockdown. 

“Saya kembali ulangi saran saya: lockdown. Semua liburan dan perjalanan tidak penting harus dihentikan sejenak. Apalagi mempertimbangkan sekolah tatap muka. Jangan dulu. Lakukan lockdown sebelum telat. Situasi bisa berubah jadi mengerikan,” cuit Zubairi lewat akun media sosialnya, Jumat (18/6/2021) yang dilansir Sindo.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi pun mengungkapkan kini ada 107 kasus Covid-19 dari varian Delta atau yang dikenal B1617 dari India yang telah menyebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

“Sudah ada 107 kasus varian Delta. Di Sumatera Selatan, Jatim, Kaltim dan Kalteng saat ini baru ditemukan masing masing 3 kasus,” ungkap Nadia. 

Sehingga, kini total kasus Covid-19 dari varian Delta 107 yang tersebar di Sumatera Selatan sebanyak 3 kasus, DKI Jakarta 20 kasus, Jawa Tengah ada 75 kasus, Kalimantan Tengah ada 3 kasus, Kalimantan Timur 3 kasus, dan Jawa Timur 3 kasus. 

Namun usulan untuk  lockdown atau penutupan kawasan dan pembatasan kegiatan fisik bermunculan, menyikapi melonjaknya kasus Covid-19 dan meluasnya virus varian baru di Tanah Air, khususnya DKI Jakarta.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo menilai usulan lockdown patut dipikirkan, namun tidak seperti yang diberlakukan seperti di negara-negara lain. 

"Saya kira kita pikirkan ide Jakarta untuk di-lockdown, tetapi dengan tidak seperti di negara lain, tapi dengan ciri khas kita ya," kata Rahmad saat dihubungi, Jumat (18/6/2021).

Rahmad mengusulkan perlunya diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro  dengan penerapan yang sangat ketat.

Artinya, selama dua minggu ini tidak ada aktivitas atau tetap ada aktivitas diminimalkan. Kegiatan perkantoran dibatasi hanya 10% atau paling banyak 20% dan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Rahmad mengingatkan, PPKM Mikro dengan ekstra ketat itu tidak hanya berlaku di Jakarta saja, tapi butuh kerja sama atau saling gotong royong dengan pemerintah daerah (pemda) dan warga yang ada di kawasan Jabodetabek. 

Wacana lockdown DKI Jakarta dinilai bagus tetapi Rahmad lebih condong kepada PPKM skala mikro yang sangat diperketat.  

Dengan demikian, kata dia, kerumunan-kerumunan benar-benar dihindari dan bagi pihak yang nekat membuat kerumunan maka harus tutup. 

"Itulah yang harus kita lakukan, kalau tidak, mau tempat tidurnya diperbanyak, ditambah, kalau kita tetap tidak mengindahkan protokol kesehatan saya kira percuma. Sampai kapanpun tidak akan mampu rumah sakit kalau kita semua tidak mengindahkan protokol kesehatan," pungkas Rahmad. (sindo|alfa)

 

Share :