Halal lebih dari sekedar mutu. Demikian Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Mastuki, saat menjadi narasumber Webinar Nasional Sertifikasi Halal pada rangkaian Festival Ekonomi Syariah (FESyar) yang diselenggarakan Bank Indonesia.
 |
| Mastuki (Foto Kemenag) |
Mastuki menjelaskan, dalam jaminan produk halal (JPH) tidak ada 'kelonggaran' seperti yang ada pada sistem keamanan pangan yang masih memungkinkan adanya bahan berbahaya, cemaran mikroba, dan sebagainya asalkan masih di bawah ambang batas tertentu.
"Pada konsep halal tidak dibolehkan masuknya bahan haram pada level berapapun. Pilihannya hanyalah halal atau haram. Innal halaala bayyinun wa innal haraama bayyinun, jadi yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas," terang Mastuki dalam siaran pers BPJPH.
Bagi produk berupa barang atau jasa yang status kehalalannya tidak atau belum jelas, samar-samar, syubhat, maka harus diperjelas statusnya. Caranya, menurutnya, dengan melakukan sertifikasi halal oleh lembaga yang berkompeten dan berwenang.
"Untuk memastikan ketersediaan produk halal bagi muslim dan warga negara pada umumnya, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bentuk pelaksanaan UUD 1945 Pasal 29," kata Mastuki.
Tujuan dari disahkannya UU JPH tersebut, lanjut mantan Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama itu, untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan mengunakan produk. Juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. (ulul|alfa).
Post a Comment for "Plt Kepala BPJPH: Produk Halal Dan Thayyib Merupakan Jaminan Mutu"