Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pengembangan
pariwisata ditetapkan sebagai leading sektor mulai tahun 2015. Dukungan lintas sektor membuahkan hasil peningkatan performa sektor
pariwisata yang tumbuh tinggi pada tingkat yang unprecedented/belum
pernah terjadi sebelumnya.
menteri ppn/bappenas suharso monoarfa. foto humas bappenas |
Selain
itu, tambahnya, jumlah kunjungan wisatawan nusantara juga meningkat dari 251 juta
pada tahun 2014 menjadi 282,9 juta pada tahun 2019 atau naik rata-rata
3,4% per tahun.
Menurutnya, Pembangunan di 10 Destinasi Wisata Prioritas
menyebabkan kenaikan jumlah kunjungan baik internasional maupun
domestik. Selain itu devisa pariwisata mencapai USD 19,7 miliar, atau
meningkat lebih dari 60 persen dari capaian tahun 2014.
Namun di sisi lain, kunjungan
Wisatawan Mancanegara mengalami pengurangan signifikan menjadi
rata-rata sebesar 150 ribu orang per bulan, penerimaan ekspor jasa
perjalanan mengalami kontraksi yang cukup dalam, sekitar 2,6 juta orang
tenaga kerja pariwisata terdampak, sebanyak 1 juta tenaga kerja
menganggur atau pindah ke sektor lain, 1,2 juta tenaga kerja
mengalami penurunan jam kerja atau dibayar setengah atau setengah
menganggur dan 400 ribu tenaga kerja pariwisata formal beralih ke tenaga
kerja pariwisata di sektor informal.
Sekitar
87,8% pekerja kreatif mengalami pembatalan pekerjaan, usaha di bidang
media dan hiburan terdampak paling parah. Industri film mencatat
kehilangan pendapatan sekitar Rp 3 triliun. Disisi lain, terdapat
peningkatan penggunaan layanan video streaming dalam negeri sebesar 15%.
"Jadi,
kami mendorong Kementerian Pariwisata untuk mereaktifasi daerah tujuan
wisata yang selama pandemi ini terdampak, karena kalau itu bisa
dipulihkan, itu setidak-tidaknya jumlah jam kerja yang hilang selama
masa pandemi yang dihitung oleh Bappenas kira-kira hampir separo dari
jam kerja itu bisa pulih, dan kalau ini pulih ya, maka akan memperbaiki
tingkat konsumsi rumah tangga terutama di daerah-daerah tujuan wisata,"
ujar Menteri Suharsoseusai
menerima audiensi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno
pada hari Kamis, 4 Februari 2021.
Kepala
Bappenas menyampaikan, pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super
Prioritas (DPSP) difasilitasi dengan penyusunan Rencana Induk Destinasi
Pariwisata Nasional (RIDPN) dengan status: RIDPN Danau Toba dan
Lombok-Gili Tramena sudah selesai dan sedang dalam proses pembahasan
rancangan Perpres penetapan, RIDPN Borobudur dalam tahapan finalisasi
dan RIDPN Labuan Bajo dan Manado-Likupang akan mulai disusun Januari
2021 sampai Desember 2021.
“Penyusunan
RIDPN dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Program
Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB), dan
didukung Indonesia Tourism Development Program (ITDP) dengan skema
pendanaan dari APBN serta pinjaman dan hibah dari Bank Dunia dan
Pemerintah Swiss,” ucap Menteri.
“Pengembangan
5 DPSP perlu diarahkan untuk menyelesaikan beberapa isu, yaitu:
peningkatan daya dukung sosial dan lingkungan, termasuk kualitas SDM,
kesiapan mayarakat sebagai tuan rumah, penyedia dan pengelola jasa
wisata, pemberdayaan masyarakat, serta kelestarian sumber saya alam dan
lingkungan,” ujar Menteri.
Menteri
Suharso melanjutkan, peningkatan tata kelola destinasi yang ditunjukkan
kerjasama multipihak yang harmonis, kejelasan pembagian tanggung jawab
dan pendistribusian manfaat, serta kesiapan dalam pengelolaan resiko
termasuk mitigasi dampak bencana dan over tourism.
“Peningkatan
ketersediaan dan kualitas amenitas dan atraksi: investasi dan kemitraan
usaha, pengembangan skema pengelolaan yang profesional melibatkan badan
usaha, serta kesadaran dan komitmen pemeliharaan sarana dan prasarana
pariwisata,” ucap Menteri.
Terakhir,
Menteri Suharso menyampaikan, "Karena pariwisata itu kan kita gunakan
untuk merawat kebudayaan kita, untuk merawat culture kita. Jadi, saya
akan dorong, bantu pariwisata, dan saya sudah bicara bagaimana
koordinasinya kedepan." (rls|ulul).
Post a Comment for "Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Dari Bappenas/PPN"