Skip to main content

Gubernur Ganjar Sekolahkan 1.590 Anggota DPRD Belajar Antikorupsi


Foto Humas Pemprov Jateng

Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik terus dilakukan Gubernur Ganjar Pranowo selama memimpin Jawa Tengah. Tidak hanya di kalangan eksekutif, Ganjar juga menginginkan terwujudnya good government tersebut di kalangan legislatif.
Karena itu, Ganjar ‘menyekolahkan’ 1.590 anggota legislatif baik provinsi maupun kabupaten/ kota se-Jawa Tengah. Para anggota DPRD yang terpilih pada pemilu lalu tersebut diberikan pembekalan tentang banyak hal, termasuk tentang integritas dan antikorupsi.
Menggandeng Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Ganjar menggelar pelatihan kepada seluruh anggota DPRD baru tersebut di beberapa tempat. Dibagi menjadi 33 angkatan, para anggota dewan belajar tentang tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi), serta berbagai hal yang menyangkut dunia legislatif.
Pelatihan tersebut sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Secara bergantian, para anggota dewan dijadwalkan mengikuti pelatihan yang diisi oleh sejumlah pihak, salah satunya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
“Kegiatan ini kami lakukan atas perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang memerintahkan kami menggelar orientasi pembekalan bagi anggota dewan yang baru saja dilantik tentang banyak hal, termasuk integritas dan antikorupsi,” kata Ganjar saat ditemui di sela memberikan pembekalan kepada anggota DPRD, di Griya Persada Convention Hotel Bandungan, Senin (11/11/2019).
Integritas dan antikorupsi lanjut Ganjar menjadi hal utama yang ditekankan dalam pelatihan tersebut. Sebagai pejabat publik lanjut dia, anggota DPRD diharapkan dapat membangun integritas dari parlemen.
“Kalau sudah membangun sistemnya dengan baik, maka dalam fungsi pengawasan mereka akan dapat menjaga legislasi dan marwah etik sebagai pejabat publik, sehingga tidak membikin kecurigaan orang,” tegas Ganjar seperti dirilis Humas Pemprov Jateng.
Selain soal integritas, pelatihan tersebut, lanjut Ganjar, juga diperuntukkan untuk anggota dewan memahami tentang pekerjaannya sebagai wakil rakyat. Persoalan-persoalan sosial yang banyak terjadi di lapangan, harus dapat diselesaikan dengan baik. Misalnya, reformasi birokrasi, angka kematian ibu dan anak saat melahirkan, stunting dan sebagainya. Masalah-masalah itu harus dipahami betul karena akan menjadi indikator pembangunan.
“Sehingga, saat memutuskan anggaran atau menetapkan politik anggaran, ada skala prioritas yang mereka lakukan. Itu yang kami genjot agar mereka bisa bekerja betul-betul sesuai dengan harapan rakyat,” kata dia.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Jateng, Arief Irwanto mengatakan, proses orientasi terhadap anggota DPRD telah dilakukan sebagian. Nantinya, seluruh anggota DPRD se-Jateng akan dibagi dalam 33 angkatan dan dilakukan pelatihan secara bergiliran. (alfa/ulul).

Comments

ARTIKEL POPULER

Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam

BRNews - Kementerian Agama Kabupaten Pati melalui Seksi Bimas Islam melaksanakan pembinaan kepada Penyuluh Agama Islam non PNS tahun 2017 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Senin kemarin (24/7/2017).

180 Mahasiswa Ikuti Bimbingan Perkawinan yang Digelar Kemenag Cianjur



Setelah sukses menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sampai dengan 50 angkatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur melalui Seksi Bimas Islam kini menggelar kegiatan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Usia Nikah, yang dilaksanakan selama tiga hari mulai 19-21 November 2019 di Hotel Delaga Biru, Pacet Cianjur.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 180 orang mahasiswa yang terbagi ke dalam tiga angkatan. Angkatan pertama terdiri dari 60 orang mahasiswa asal Universitas Putra Indonesia dan Akademi Keperawatan Cianjur. Angkatan kedua terdiri dari 60 orang mahasiswa asal Akademi Kebidanan, STIEMB Cabang Cianjur, dan STISNU Cianjur. Sedangkan angkatan ketiga terdiri dari 60 orang mahasiswa asal Universitas Suryakancana dan STAIS Al-Azhari Cianjur.

Kasi Bimas Islam Kemenag Cianjur, Asep Khaerul Mu'min dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata peran pemerintah untuk mewujudkan ketahanan keluarga, yang pada akhirnya berpengaruh kepada ke…

Ulama Afganistan Belajar Islam Indonesia, Pemuda Kita Belajar Perang ke Sana

Sejumlah Ulama Afganistan pernah datang ke Indonesia untuk belajar bagaimana negeri multi etnis ini menjaga kerukunan antar umat beragama. Maklum, Afganistan telah dilanda konflik horizontal yang berkepanjangan. Padahal, penduduk mereka relatif homogen,  tidak semajemuk Indonesia. Sementara itu, sebagian pemuda Indonesia justru belajar perang ke Afganistan. "Aneh, ada pemuda kita,  anak muda Indonesia ke Afganistan untuk belajar perang, lalu pulang ke Indonesia dan malah ngajarin indonesia perang," terang Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi saat bersilaturahim dengan MUI dan ASN Kanwil Kemenag Maluku di Ambon, Senin (25/11). Hadir, Kakanwil Kemenag Prov Maluku, Rektor IAIN Ambon, Rektor IAKN Ambon, Ketua MUI Provinsi Maluku, Ketua MUI Kota Ambon, ASN Kanwil Kemenag Maluku. Menurut Wamenag, fenomena ini harus diwaspadai. Apalagi, Indonesia tengah giat memasarkan pola keberagamaan yang moderat (wasathiyah) kepada dunia internasional agar benar-benar menjadi referensi b…

Beri Rekomendasi Perpanjangan Izin, Menag: FPI Beda dengan HTI



Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan, pihaknya telah memeriksa dan memverifikasi ormas Front Pembela Islam (FPI) sebelum memberikan rekomendasi perpanjangan izin. Hasil verifikasi yang dilakukan menunjukkan bahwa FPI siap setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini lah yang membuat Kementerian Agama dapat memberikan rekomendasi perpanjangan izin tersebut.

Hal ini disampaikan Fachrul, menjawab pertanyaan media tentang perbedaan perlakuan pemerintah terhadap FPI dibandingkan dengan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), usai Rapat  Kerja bersama Komisi VIII DPR, di Jakarta, Kamis (28/11/2019).
“Kami sudah tanya ya. Mengapa masih menyebut (khilafah). Kemudian mereka menjelaskan, penjelasannya yang dimaksud lain dengan yang disampaikan HTI. Kemudian kami baca, ternyata setelah kami baca ya betul memang berbeda. Kemudian ok, kami beri (rekomendasi),” kata Fachrul dikutip situs resmi Kemenag RI.

Fachrul pun menegaskan tidak akan mencabut rekomendasi yang telah …

Rumah Zakat Inisiasi Program Sedekah Jelantah untuk Pemberdayaan Lansia



Rumah Zakat menginisiasi Program Sedekah Jelantah untuk digunakan sebagai pemberdayaan kesehatan lansia di RW 19 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Setiap bulanya, para lansia mengumpulkan jelantah yang akan disedekahkan dan ditukar dengan pelayanan kesehatan.

Jelantah yang dikumpulkan nantinya akan dijual ke bank jelantah untuk dijadikan biodiesel. Hasil dari penjualan tersebut akan dikumpulkan menjadi kas dan digunakan kembali untuk kegiatan sosial di wilayah RW 19.
“Dengan menyetorkan minyak jelantah, penggunaan minyak bekas pakai tersebut menjadi berkurang. Selain itu juga pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari jelantah akan semakin berkurang,” ujar Relawan Rumah Zakat, Senin (2/12) dilansir website Prov. Jabar.

Program Sedekah Jelantah membantu para Kader Posyandu untuk melakukan pengecekan kesehatan. Dengan adanya program tersebut, tingkat kedatangan lansia ke posyandu pun semakin meningkat.

Selain itu, Rumah Zakat juga menyediakan Kartu Lansia Sehat. Hal t…

Reuni 212, Menag: Silakan Saja, Tapi Jaga Ketertiban


Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan dirinya mempersilakan kelompok massa menggelar Reuni 212. Pernyataan ini disampaikan Menag kepada media, menanggapi rencana adanya aksi massa Reuni 212 yang akan berlangsung di Monas, 2 Desember mendatang.
“Kan sudah ditegaskan, bahwa itu hak semua orang. Silakan saja. Dia mengajukan, Polisi mengizinkan, silakan saja,” ujar Menag Fachrul, Kamis (28/11) dikutip situs Kemenag.
Namun, Menag yang ditemui usai melaksanakan Rapat Kerja Pendahuluan Penetapan BPIH 1441H/2020M, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta mengingatkan agar peserta aksi diminta untuk selalu menjaga ketertiban serta menjaga hak pihak lain.
“Kita pesannya, supaya jaga ketertiban. Semua punya hak, termasuk rakyat yang lain punya hak untuk tidak terganggu,” pesan Menag.
Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid. "Reuni 212 hukumnya mubah atau boleh-boleh saja, tidak ada anjuran juga tidak ada larangan. Dilaksanakan tidak apa-…

Kelurahan Bengkalis Kota Dinobatkan Sebagai Model Kelurahan Sadar Kerukunan



Kelurahan Bengkalis Kota dinobatkan sebagai model Kelurahan sadar kerukunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

Peresmian tersebut dilakukan oleh Bupati Bengkalis di Wakili Asisten Administrasi Umum H Tengku Zainuddin pada Selasa lalu (3/12/19) dan ditandai penyerahan SK Penetapannya dari Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Riau Dr. H. Mahyudin, MA Kepada Lurah Bengkalis Kota bertempat di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja di Laut Bengkalis.

Bupati Bengkalis dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum mengatakan Program desa sadar kerukunan hadir sebagai bentuk realisasi cita-cita semua pihak yang menginginkan kehidupan antara sesama umat beragama tetap rukun, menjaga nilai persatuan dan kesatuan bangsa, potret pemahaman masyarakat dalam komitmen bernegara, yang tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga bersifat substansial.
Sementara itu Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkalis H. M. Nurnawawi ketika di konfirmasi tim Inmas Kanwil …

PBNU Sepakat Amandemen Terbatas UUD NRI 1945



Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai pemikiran dan sumbangsih kyai serta alim ulama dalam kehidupan kebangsaan kerap kali selalu lebih maju dibanding kalangan lainnya. Bisa dilihat dari hasil Musyawarah Nasional Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, 15-17 September 2012 lalu yang merekomendasikan Indonesia kembali ke sistem perwakilan dalam pemilihan pemimpin nasional dan daerah. Rekomendasi tersebut menyebutkan Presiden-Wakil Presiden dipilih oleh MPR RI, Gubernur-Wakil Gubernur melalui DPRD Provinsi, Bupati-Wakil Bupati melalui DPRD Kabupaten, dan Walikota-Wakil Walikota melalui DPRD Kota.

"Disaat kini masyarakat mulai ramai membicarakan amandeman UUD NRI 1945, dengan berbagai saran dan masukannya, PBNU justru sejak tahun 2012 sudah bersuara. Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi 'Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan' menjadi fokus utama mengembalikan pemilihan secara tidak langsung. …

FKPAI Kecamatan Mejayan Madiun Beri Santunan Anak Yatim

BRNews - Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, memberikan santunan bagi anak yatim piatu.FKPAI Mejayan terdiri 8 personil Penyuluh Agama Islam NON PNS dibawah koordinasi H. Kusnan sebagia Penyuluh Agama Islam Fungsional.

Anggota DPR Apresiasi Langkah BI Berdayakan Ekonomi Pesantren



Langkah Bank Indonesia (BI) dalam memberdayakan ekonomi pesantren di Tanah Air mendapatkan apresiasi Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati.

"(Langkah BI) ini sangat saya apresiasi," kata Anis Byarwati dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad kemarin.

Menurut dia, penting untuk mendorong ekonomi pesantren sehingga pondok pesantren yang ada dapat mandiri dan bermanfaat bagi kehidupan para santri maupun masyarakat sekitarnya.

Baca juga: Kemenperin Lanjutkan Program Cetak Wirausaha Baru di Pesantren

Di antara program yang dibiayai oleh Program Sosial Bank Indonesia di ponpes adalah digester pengolahan limbah kotoran santri, green house, hidroponik, pembelian mesin konveksi, bordir dan jahit, pengolahan air minum, pembelian mesin grafis dan printer, pembelian mesin pembuat pakan lele dan abon lele, pembuatan kandang kambing, pembuatan rak display trenshop dan pemajangan BI corner.
Sebelumnya, Bank Indonesia dan 110 pes…