Kementerian Perindustrian terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada dunia industri dan masyarakat luas guna mengawal pertumbuhan dan kontribusi sektor industri manufaktur agar tetap menjadi penggerak utama bagi ekonomi nasional, terlebih pada era digital saat ini.
Salah satu langkah strategi yang dijalankan adalah mencanangkan gerakan Zona Integritas di seluruh satuan kerjanya untuk senantiasa menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Inspektur Jenderal Kementerian
Perindustrian, Arus Gunawan menytakan itu saat melakukan peninjauan ke Balai Besar
Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) di Semarang sebagai
salah satu unit satuan kerja di bawah Kementerian Perindustrian untuk
melihat kesiapannya dalam menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM), Kamis (17/9/2020).
Pada kesempatan tersebut, Arus menyampaikan komitmen dari unit
satuan kerja Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Unit
Satuan Kerja Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus memperbaiki
jajaran birokrasi yang bersih, produktif, transparan, melayani
masyarakat, dan akuntabel," kata Arus dalam keterangan tertulisnya.
Disebutkannya, pada Era digital ini masyarakat
menginginkan segala pengurusan lebih cepat, efektif, dan efisien. "Itu
sebabnya pelaksanaan pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan
layanan yang prima, hal ini akan diterapkan pada seluruh unit satuan
kerja Kementerin Perindustrian," tegasnya.
Sejak
tahun 2005, lanjutnya, Kementerian Perindustrian telah menjalankan serangkaian
program reformasi birokrasi untuk mewujudkan perubahan menuju tata
kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).
Arus meyakini, pembangunan Zona Integritas melalui penanaman nilai dan
budaya kerja yang positif kepada aparatur di lingkungan Kemenperin, akan
mampu menciptakan kinerja yang unggul dan berkomitmen memacu kinerja
industri nasional.
Keberhasilan
Pembangunan Zona Integritas, tambahnya, sangat ditentukan oleh kapasitas dan
kualitas integritas masing masing individu, yang mempunyai relevansi
dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi
dimana individu berada dan melakukan kegiatannya.
"Saya sudah melihat
adanya inovasi-inovasi baru khususnya dibidang digitalisasi pelayanan
yang dibangun oleh unit satuan kerja Kementerian Perindustrian untuk
peningkatan kualitas layanan kerja dalam upaya menuju Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM),” tegas Arus.
Kepala
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang,
Ali Murtopo Simbolon, menyatakan kesiapannya dalam mengimplementasikan
program Zona Integritas dalam rangka membawa BBTPPI menuju Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“BBTPPI siap
mewujudkan predikat WBBM di tahun 2020 melalui manajemen perubahan,
penguatan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan
pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan pelaporan, serta
pengatan kualitas pelayanan publik. Banyak hal yang telah disiapkan
dalam pembangunan Zona Integritas di BBTPPI Semarang, seperti pelayanan
publik BBTPPI yang mengedepankan penerapan protokol kesehatan, sehingga
saat ini untuk pengujian sampel harus dikirim oleh konsumen. Selanjutnya
telah disediakan ruang khusus bagi pelanggan yang akan melakukan
konsultasi namun secara virtual atau tanpa tatap muka.” papar Ali.
Pada
kesempatan yang sama, Inspektur III Kementerian Perindustrian, Pranata,
memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang yang dinilai memiliki
komitmen dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola
pemerintahan lebih baik di instansinya.
Menurutnya, sejak
dicanangkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Kementerian
Perindustrian, seluruh Pegawai pada unit satuan Kerja Kementerian
Perindustrian, khususnya BBTPPI Semarang telah menandatangani Pakta
Integritas.
Mulai dari Pimpinan hingga pelaksana, telah berkomitmen
penuh mewujudkan Wilayah Bebas dari Koruspi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM). Unit satuan kerja Kementerian Perindustrian, katanya,
terus berupaya mewujudkan Reformasi Birokrasi khususnnya dalam hal
pencegahan dan praktik korupsi. (rls|ulul|alfa).
Post a Comment for "Kementerian Perindustrian Canangkan Zona Birokrasi Bersih dan Bebas Korupsi"