Ingin Pastikan Tunjangan, Ratusan Honorer Subang Ikuti Pembahasan RAPBD

Sinfonews.com

BRNews.id - Suasana rapat di Gedung DPRD Kabupaten Subang, Jumat 23 November 2018 tidak seperti biasanya. Karena hari itu ratusan tenaga honorer ikut menghadiri rapat pembahasan anggaran  ingin memastikan bahwa tunjangan honorer masuk di RAPBD 2019 seperti yang dijanjikan.


RAPBD 2019 saat ini tengah dalam masa pembahasan oleh DPRD Kabupaten Subang.

Para tenaga honorer perwakilan dari OPD dan tiap kecamatan itu datang sejak pagi. Mereka berkumpul menunggu pembahasan anggaran berlangsung. Hingga sore mereka masih bertahan. Sebab pembahasan anggaran terkait tunjangan honorer baru dimulai seusai salat Jumat.

Setelah mendapat kepastian tunjangan bagi tenaga honorer terakomodasi masuk di RAPBD 2019, barulah mereka membubarkan diri.

Herman, seorang tenaga honorer perwakilan dari Kecamatan Pabuaran mengatakan, datang ke kantor DPRD karena ada undangan. Tujuannya mendengarkan pembahasan Anggaran Tahun 2019 sekaligus memastikan tunjangan bagi honorer terakomodasi di RAPBD 2019.

"Awalnya waktu dengar pendapat sebelumnya DPRD memberi angin segar bagi para honorer, menyetujui tunjangan honorer dianggarkan di tahun 2019. Buat pastinya kami datang ingin mendengar langsung," kata dia.

Dia mengaku bersyukur akhirnya anggaran bagi tenaga honorer masuk di RAPBD tahun 2019. Di pembahasan, tunjangan bagi tenaga honorer tersebut diakomodasi melalui BOSda. Rencananya besaran tunjangan bagi kesejahteraan honorer itu setiap bulannya akan mendapat Rp 750.000.

"Tadi saya dengar langsung Alhamdulillah. Mudah mudahan tak ada perubahan lagi," ujarnya seperti dilansir Pikiran Rakyat.


Saat rapat paripurna pembahasan RAPBD 2019 sebelumnya, DPRD Kabupaten Subang memberikan angin segar bagi para honorer. Mereka setuju tunjangan kesejahteraan bagi honorer masuk anggaran 2019.

Wacana masuknya tunjangan tersebut sebagai bagian dari respons anggota dewan terhadap keinginan para honorer K2. Utamanya mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun tapi kurang perhatian dari pemerintah.

"Seluruh anggota dewan sudah sepakat, sebanyak apapun honorer K2, mereka harus diperhatikan. Sekarang sudah masuk dalam pembahasan," kata Ketua DPRD Subang Beni Rudiono.

Dia mengatakan, untuk memastikannya, terlebih dulu harus mempertimbangkan dasar hukumnya bersama-sama TAPD Kabupaten Subang. Namun jangan sampai ada honorer yang baru dimasukkan. Sebab tunjangan ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah mengabdi lama.

"Harus dilihat dulu, jangan sampai honorer yang baru-baru dan jumlahnya cukup banyak ikut dimasukkan. Harus ada persyaratan tertentu, misalnya dilihat dari masa pengabdian kerja mereka," katanya. (pr/azka).

Share :