Skip to main content

Serahkan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik, Menteri Tjahjo Tekankan Inovasi


 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan kepemimpinan menjadi kunci dalam menciptakan terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik. Inovasi diharapkan dapat membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan efektif.

"Prinsipnya pemerintah harus optimal berani membuat inovasi sekecil apapun tujuannya untuk melayani masyarakat. Jadi kuncinya adalah kepemimpinan kepala daerah atau pimpinan yang berani membuat terobosan," ujar Menteri Tjahjo dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II Tahun 2019, di Jakarta, Jumat (22/11/2019) dikutip dari siaran pers Humas Kemenpan RB.

Perbaikan pelayanan publik harus meningkatkan kemudahan berusaha. Tak hanya itu, melalui pelayanan publik, pemerintah harus bisa memfasilitasi masyarakat yang terbatas. "Hal-hal kecil sampai warga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak bisa makan pun juga digerakkan dan diorganisir," ungkapnya.

Menteri Tjahjo menegaskan, kunci utama perbaikan pelayanan publik adalah komitmen pimpinan daerah dan kepala OPD. Di sisi lain, instansi pemerintah harus bisa memangkas alur birokrasi dan bekerja di luar rutinitas. "Harus berani membuat terobosan, sehingga masyarakat bisa tersenyum dapat pelayanan terbaik," imbuhnya.
Kementerian PANRB menyerahkan hasil evaluasi sekaligus memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah di wilayah II. Tahun 2019, ada 73 kabupaten/kota dan 11 provinsi di wilayah II yang pelayanan publiknya dievaluasi oleh Kementerian PANRB.

Jumlah ini merupakan hasil dari penambahan tahun 2018, yaitu lima kabupaten dan dua kota yang dievaluasi. Ketujuh kabupaten dan kota yang baru pertama kali dievaluasi ini antara lain Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kotabaru, Kota Mataram dan Kota Bima.

Berdasarkan hasil evaluasi maka perolehan Indeks Pelayanan Publik (IPP) secara keseluruhan lingkup wilayah II adalah sebesar 3,39 atau tergolong kedalam predikat B-. Jika dibanding dengan tahun 2018, maka capaian IPP ini meningkat, dimana pada tahun 2018 capaian IPP adalah 3,03. “Secara kualitas dan rata-rata menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cukup baik secara regional,” ungkap Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa.

Pada acara ini Menteri PANRB Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang telah dievaluasi dengan kategori nilai Pelayanan Prima (A) dan Sangat Baik (A-). Selain itu penghargaan juga diberikan kepada kepada 4 (empat) Kepala Daerah sebagai Pembina Pelayanan Publik yang berhasil meraih predikat Sangat Baik. Kepala daerah yang meraih penghargaan tersebut ialah Wali Kota  Banjarmasin Ibnu Sina, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali, serta Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Menurut Diah, penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi Pimpinan Instansi Pemerintah dan Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik agar tetap mempertahankan komitmen dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan di lingkup tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Diharapkan Kepala Daerah dan Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat memperbaiki layanannya menuju pelayanan prima sebagai percontohan bagi unit pelayanan publik lainnya,” jelasnya.
Perlu diketahui, wilayah II melingkupi Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Fokus pemantauan dan evaluasi pelayanan publik pada pemerintah kabupaten dan kota masih tetap sejak tahun 2015, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sementara, pada pemerintah provinsi unit pelayanan yang dievaluasi adalah  DPMPTSP Provinsi, RSUD Provinsi, dan UPTD Samsat.

Diah menerangkan instrumen yang digunakan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik tahun 2019 adalah berdasarkan PermenPANRB No. 17/2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan peraturan tersebut, ada enam aspek yang dinilai dalam evaluasi antara lain kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. (Rls/alfa).

Comments

ARTIKEL POPULER

Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam

BRNews - Kementerian Agama Kabupaten Pati melalui Seksi Bimas Islam melaksanakan pembinaan kepada Penyuluh Agama Islam non PNS tahun 2017 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Senin kemarin (24/7/2017).

180 Mahasiswa Ikuti Bimbingan Perkawinan yang Digelar Kemenag Cianjur



Setelah sukses menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sampai dengan 50 angkatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur melalui Seksi Bimas Islam kini menggelar kegiatan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Usia Nikah, yang dilaksanakan selama tiga hari mulai 19-21 November 2019 di Hotel Delaga Biru, Pacet Cianjur.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 180 orang mahasiswa yang terbagi ke dalam tiga angkatan. Angkatan pertama terdiri dari 60 orang mahasiswa asal Universitas Putra Indonesia dan Akademi Keperawatan Cianjur. Angkatan kedua terdiri dari 60 orang mahasiswa asal Akademi Kebidanan, STIEMB Cabang Cianjur, dan STISNU Cianjur. Sedangkan angkatan ketiga terdiri dari 60 orang mahasiswa asal Universitas Suryakancana dan STAIS Al-Azhari Cianjur.

Kasi Bimas Islam Kemenag Cianjur, Asep Khaerul Mu'min dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata peran pemerintah untuk mewujudkan ketahanan keluarga, yang pada akhirnya berpengaruh kepada ke…

Ulama Afganistan Belajar Islam Indonesia, Pemuda Kita Belajar Perang ke Sana

Sejumlah Ulama Afganistan pernah datang ke Indonesia untuk belajar bagaimana negeri multi etnis ini menjaga kerukunan antar umat beragama. Maklum, Afganistan telah dilanda konflik horizontal yang berkepanjangan. Padahal, penduduk mereka relatif homogen,  tidak semajemuk Indonesia. Sementara itu, sebagian pemuda Indonesia justru belajar perang ke Afganistan. "Aneh, ada pemuda kita,  anak muda Indonesia ke Afganistan untuk belajar perang, lalu pulang ke Indonesia dan malah ngajarin indonesia perang," terang Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi saat bersilaturahim dengan MUI dan ASN Kanwil Kemenag Maluku di Ambon, Senin (25/11). Hadir, Kakanwil Kemenag Prov Maluku, Rektor IAIN Ambon, Rektor IAKN Ambon, Ketua MUI Provinsi Maluku, Ketua MUI Kota Ambon, ASN Kanwil Kemenag Maluku. Menurut Wamenag, fenomena ini harus diwaspadai. Apalagi, Indonesia tengah giat memasarkan pola keberagamaan yang moderat (wasathiyah) kepada dunia internasional agar benar-benar menjadi referensi b…

Beri Rekomendasi Perpanjangan Izin, Menag: FPI Beda dengan HTI



Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan, pihaknya telah memeriksa dan memverifikasi ormas Front Pembela Islam (FPI) sebelum memberikan rekomendasi perpanjangan izin. Hasil verifikasi yang dilakukan menunjukkan bahwa FPI siap setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini lah yang membuat Kementerian Agama dapat memberikan rekomendasi perpanjangan izin tersebut.

Hal ini disampaikan Fachrul, menjawab pertanyaan media tentang perbedaan perlakuan pemerintah terhadap FPI dibandingkan dengan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), usai Rapat  Kerja bersama Komisi VIII DPR, di Jakarta, Kamis (28/11/2019).
“Kami sudah tanya ya. Mengapa masih menyebut (khilafah). Kemudian mereka menjelaskan, penjelasannya yang dimaksud lain dengan yang disampaikan HTI. Kemudian kami baca, ternyata setelah kami baca ya betul memang berbeda. Kemudian ok, kami beri (rekomendasi),” kata Fachrul dikutip situs resmi Kemenag RI.

Fachrul pun menegaskan tidak akan mencabut rekomendasi yang telah …

Rumah Zakat Inisiasi Program Sedekah Jelantah untuk Pemberdayaan Lansia



Rumah Zakat menginisiasi Program Sedekah Jelantah untuk digunakan sebagai pemberdayaan kesehatan lansia di RW 19 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Setiap bulanya, para lansia mengumpulkan jelantah yang akan disedekahkan dan ditukar dengan pelayanan kesehatan.

Jelantah yang dikumpulkan nantinya akan dijual ke bank jelantah untuk dijadikan biodiesel. Hasil dari penjualan tersebut akan dikumpulkan menjadi kas dan digunakan kembali untuk kegiatan sosial di wilayah RW 19.
“Dengan menyetorkan minyak jelantah, penggunaan minyak bekas pakai tersebut menjadi berkurang. Selain itu juga pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari jelantah akan semakin berkurang,” ujar Relawan Rumah Zakat, Senin (2/12) dilansir website Prov. Jabar.

Program Sedekah Jelantah membantu para Kader Posyandu untuk melakukan pengecekan kesehatan. Dengan adanya program tersebut, tingkat kedatangan lansia ke posyandu pun semakin meningkat.

Selain itu, Rumah Zakat juga menyediakan Kartu Lansia Sehat. Hal t…

Reuni 212, Menag: Silakan Saja, Tapi Jaga Ketertiban


Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan dirinya mempersilakan kelompok massa menggelar Reuni 212. Pernyataan ini disampaikan Menag kepada media, menanggapi rencana adanya aksi massa Reuni 212 yang akan berlangsung di Monas, 2 Desember mendatang.
“Kan sudah ditegaskan, bahwa itu hak semua orang. Silakan saja. Dia mengajukan, Polisi mengizinkan, silakan saja,” ujar Menag Fachrul, Kamis (28/11) dikutip situs Kemenag.
Namun, Menag yang ditemui usai melaksanakan Rapat Kerja Pendahuluan Penetapan BPIH 1441H/2020M, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta mengingatkan agar peserta aksi diminta untuk selalu menjaga ketertiban serta menjaga hak pihak lain.
“Kita pesannya, supaya jaga ketertiban. Semua punya hak, termasuk rakyat yang lain punya hak untuk tidak terganggu,” pesan Menag.
Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid. "Reuni 212 hukumnya mubah atau boleh-boleh saja, tidak ada anjuran juga tidak ada larangan. Dilaksanakan tidak apa-…

PBNU Sepakat Amandemen Terbatas UUD NRI 1945



Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai pemikiran dan sumbangsih kyai serta alim ulama dalam kehidupan kebangsaan kerap kali selalu lebih maju dibanding kalangan lainnya. Bisa dilihat dari hasil Musyawarah Nasional Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, 15-17 September 2012 lalu yang merekomendasikan Indonesia kembali ke sistem perwakilan dalam pemilihan pemimpin nasional dan daerah. Rekomendasi tersebut menyebutkan Presiden-Wakil Presiden dipilih oleh MPR RI, Gubernur-Wakil Gubernur melalui DPRD Provinsi, Bupati-Wakil Bupati melalui DPRD Kabupaten, dan Walikota-Wakil Walikota melalui DPRD Kota.

"Disaat kini masyarakat mulai ramai membicarakan amandeman UUD NRI 1945, dengan berbagai saran dan masukannya, PBNU justru sejak tahun 2012 sudah bersuara. Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi 'Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan' menjadi fokus utama mengembalikan pemilihan secara tidak langsung. …

Kelurahan Bengkalis Kota Dinobatkan Sebagai Model Kelurahan Sadar Kerukunan



Kelurahan Bengkalis Kota dinobatkan sebagai model Kelurahan sadar kerukunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

Peresmian tersebut dilakukan oleh Bupati Bengkalis di Wakili Asisten Administrasi Umum H Tengku Zainuddin pada Selasa lalu (3/12/19) dan ditandai penyerahan SK Penetapannya dari Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Riau Dr. H. Mahyudin, MA Kepada Lurah Bengkalis Kota bertempat di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja di Laut Bengkalis.

Bupati Bengkalis dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum mengatakan Program desa sadar kerukunan hadir sebagai bentuk realisasi cita-cita semua pihak yang menginginkan kehidupan antara sesama umat beragama tetap rukun, menjaga nilai persatuan dan kesatuan bangsa, potret pemahaman masyarakat dalam komitmen bernegara, yang tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga bersifat substansial.
Sementara itu Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkalis H. M. Nurnawawi ketika di konfirmasi tim Inmas Kanwil …

FKPAI Kecamatan Mejayan Madiun Beri Santunan Anak Yatim

BRNews - Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, memberikan santunan bagi anak yatim piatu.FKPAI Mejayan terdiri 8 personil Penyuluh Agama Islam NON PNS dibawah koordinasi H. Kusnan sebagia Penyuluh Agama Islam Fungsional.

Anggota DPR Apresiasi Langkah BI Berdayakan Ekonomi Pesantren



Langkah Bank Indonesia (BI) dalam memberdayakan ekonomi pesantren di Tanah Air mendapatkan apresiasi Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati.

"(Langkah BI) ini sangat saya apresiasi," kata Anis Byarwati dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad kemarin.

Menurut dia, penting untuk mendorong ekonomi pesantren sehingga pondok pesantren yang ada dapat mandiri dan bermanfaat bagi kehidupan para santri maupun masyarakat sekitarnya.

Baca juga: Kemenperin Lanjutkan Program Cetak Wirausaha Baru di Pesantren

Di antara program yang dibiayai oleh Program Sosial Bank Indonesia di ponpes adalah digester pengolahan limbah kotoran santri, green house, hidroponik, pembelian mesin konveksi, bordir dan jahit, pengolahan air minum, pembelian mesin grafis dan printer, pembelian mesin pembuat pakan lele dan abon lele, pembuatan kandang kambing, pembuatan rak display trenshop dan pemajangan BI corner.
Sebelumnya, Bank Indonesia dan 110 pes…