Skip to main content

Sambangi PKS, Pimpinan MPR RI Serap Aspirasi Amandemen UUD NRI 1945

Foto Bamsoet
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan wacana perubahan masa kepemimpinan Presiden - Wakil Presiden dari 2 periode menjadi 3 periode dengan masa jabatan 5 tahun/periode, ataupun wacana perpanjangan masa periodesasi kepemimpinan menjadi cukup 1 periode dengan masa jabatan 7 tahun, bukanlah bersumber dari kajian internal MPR RI. Melainkan disampaikan publik sebagai respon atas masifnya pemberitaan MPR RI yang akan melakukan amandeman UUD NRI 1945.
"MPR RI tak bisa membendung respon masyarakat yang memberikan banyak usulan terkait amandeman UUD NRI 1945. Waktu, persiapan, dan kajian juga masih sangat panjang. Biarkan wacana itu berkembang sebagai bagian dari dialektika bangsa. Jikapun ada perubahan masa kepemimpinan presiden - wakil presiden, baik dari periodesasi maupun masa jabatan, maupun berbagai perubahan lainnya dalam UUD NRI 1945, itu bukanlah untuk pemerintah saat ini. Melainkan untuk yang akan datang," ujar Bamsoet usai memimpin rombongan MPR RI berkunjung ke DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Jakarta, Selasa (26/11/19).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Jazilul Fawaid (F-PKB), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), dan Arsul Sani (F-PPP). Sedangkan jajaran pimpinan DPP PKS yang hadir antar lain Presiden PKS Sohibul Iman, Sekretaris Jenderal Mustafa Kamal, Sekretaris Majelis Syuro Untung Wahono, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Suharna Surapranata, Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Almuzammil Yusuf, dan Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring.

Kandidat Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 ini menjelaskan, silaturahim kebangsaan yang dilakukan MPR RI kepada pengurus partai politik dilakukan selain untuk bertukar gagasan, juga sebagai langkah memperkuat kemitraan MPR RI dengan partai politik. Sebelumnya, pimpinan MPR RI sudah berkunjung ke PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, Demokrat, dan PAN.

"Diskusi yang sangat produktif dengan PKS menghasilkan banyak pemikiran segar dan menyegarkan. Antara lain usulan penegasan menjadikan MPR RI sebagai lembaga legislatif yang selalu mengedepankan musyawarah dibanding voting dalam setiap pengambilan keputusan. Sehingga perlunya dilakukan amandemen guna merubah Pasal 2 Ayat 3 UUD NRI 1945. Usulan PKS untuk menghadirkan lembaga pemberantasan korupsi yang permanen melalui amandemen UUD NRI 1945, juga merupakan sebuah wacana menarik yang perlu disimak," jelas Bamsoet dalam siaran persnya.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, saat ini setidaknya ada enam usulan pokok yang berkembang di masyarakat seputar amandeman UUD NRI 1945. Pertama, perubahan terbatas untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara. Kedua, kembali ke UUD 1945 yang asli, setelah itu baru kemudian melakukan perubahan melalui adendum.

"Ketiga, kembali ke UUD sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Keempat, penyempurnaan UUD NRI 1945 hasil amandeman ke-4. Kelima, perubahan UUD NRI 1945 secara menyeluruh. Dan keenam, tidak perlu melakukan amandemen. Semua usulan tersebut akan dielaborasi lebih lanjut oleh MPR RI, khususnya melalui Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI," papar Bamsoet.

Terkait wacana amandemen UUD NRI 1945, PKS menegaskan keinginan amandemen UUD NRI Tahun 1945 harus didasarkan pada aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia. Bukan didasarkan pada kepentingan elit atau kelompok tertentu saja.

"Wacana amandemen UUD juga harus melibatkan ahli-ahli di bidangnya dan benar-benar lahir dari kehendak dan keinginan rakyat. Oleh karena itu, PKS akan sangat mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia dalam mendukung atau menolak amandemen UUD NRI Tahun 1945," kata Presiden PKB Sohibul Iman.

Jika aspirasi dan kehendak rakyat menginginkan amandemen UUD NRI Tahun 1945, lanjut Sohibul, maka PKS memperjuangkan dua hal dan menolak dua hal. Dua hal yang diusulkan dan diperjuangkan dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah PKS mendorong dibentuknya lembaga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat permanen dalam konstitusi. Bukan lembaga ad hoc atau sementara yang selama ini menjadi perdebatan elit.

"Kedua,  PKS mendorong perubahan pasal 2 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 tentang MPR yang berbunyi 'segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak'. "Menurut kami putusan dengan suara terbanyak ini harus diganti dengan musyawarah mufakat yang menjadi semangat nilai-nilai Pancasila. Jika tidak terpenuhi mufakat baru kemudian diputuskan dalam suara terbanyak," jelas Sohibul.

Sedangkan dua hal yang ditolak PKS dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah,  PKS menolak wacana perpanjangan kekuasaan presiden dan wakil presiden tiga periode. "PKS berkomitmen untuk menjaga semangat reformasi dan demokrasi dengan membatasi kekuasaan bukan memperbesar kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan," terang Sohibul.

Kedua,  PKS menolak wacana pemilihan presiden dan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan tetap menginginkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat Indonesia. "Pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR adalah langkah mundur demokrasi dan menghilangkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya," imbuh Sohibul. (rls/*).

Comments

ARTIKEL POPULER

Kelurahan Bengkalis Kota Dinobatkan Sebagai Model Kelurahan Sadar Kerukunan



Kelurahan Bengkalis Kota dinobatkan sebagai model Kelurahan sadar kerukunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

Peresmian tersebut dilakukan oleh Bupati Bengkalis di Wakili Asisten Administrasi Umum H Tengku Zainuddin pada Selasa lalu (3/12/19) dan ditandai penyerahan SK Penetapannya dari Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Riau Dr. H. Mahyudin, MA Kepada Lurah Bengkalis Kota bertempat di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja di Laut Bengkalis.

Bupati Bengkalis dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum mengatakan Program desa sadar kerukunan hadir sebagai bentuk realisasi cita-cita semua pihak yang menginginkan kehidupan antara sesama umat beragama tetap rukun, menjaga nilai persatuan dan kesatuan bangsa, potret pemahaman masyarakat dalam komitmen bernegara, yang tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga bersifat substansial.
Sementara itu Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkalis H. M. Nurnawawi ketika di konfirmasi tim Inmas Kanwil …

Rumah Zakat Inisiasi Program Sedekah Jelantah untuk Pemberdayaan Lansia



Rumah Zakat menginisiasi Program Sedekah Jelantah untuk digunakan sebagai pemberdayaan kesehatan lansia di RW 19 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Setiap bulanya, para lansia mengumpulkan jelantah yang akan disedekahkan dan ditukar dengan pelayanan kesehatan.

Jelantah yang dikumpulkan nantinya akan dijual ke bank jelantah untuk dijadikan biodiesel. Hasil dari penjualan tersebut akan dikumpulkan menjadi kas dan digunakan kembali untuk kegiatan sosial di wilayah RW 19.
“Dengan menyetorkan minyak jelantah, penggunaan minyak bekas pakai tersebut menjadi berkurang. Selain itu juga pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari jelantah akan semakin berkurang,” ujar Relawan Rumah Zakat, Senin (2/12) dilansir website Prov. Jabar.

Program Sedekah Jelantah membantu para Kader Posyandu untuk melakukan pengecekan kesehatan. Dengan adanya program tersebut, tingkat kedatangan lansia ke posyandu pun semakin meningkat.

Selain itu, Rumah Zakat juga menyediakan Kartu Lansia Sehat. Hal t…

Ulama Afganistan Belajar Islam Indonesia, Pemuda Kita Belajar Perang ke Sana

Sejumlah Ulama Afganistan pernah datang ke Indonesia untuk belajar bagaimana negeri multi etnis ini menjaga kerukunan antar umat beragama. Maklum, Afganistan telah dilanda konflik horizontal yang berkepanjangan. Padahal, penduduk mereka relatif homogen,  tidak semajemuk Indonesia. Sementara itu, sebagian pemuda Indonesia justru belajar perang ke Afganistan. "Aneh, ada pemuda kita,  anak muda Indonesia ke Afganistan untuk belajar perang, lalu pulang ke Indonesia dan malah ngajarin indonesia perang," terang Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi saat bersilaturahim dengan MUI dan ASN Kanwil Kemenag Maluku di Ambon, Senin (25/11). Hadir, Kakanwil Kemenag Prov Maluku, Rektor IAIN Ambon, Rektor IAKN Ambon, Ketua MUI Provinsi Maluku, Ketua MUI Kota Ambon, ASN Kanwil Kemenag Maluku. Menurut Wamenag, fenomena ini harus diwaspadai. Apalagi, Indonesia tengah giat memasarkan pola keberagamaan yang moderat (wasathiyah) kepada dunia internasional agar benar-benar menjadi referensi b…

180 Mahasiswa Ikuti Bimbingan Perkawinan yang Digelar Kemenag Cianjur



Setelah sukses menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sampai dengan 50 angkatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur melalui Seksi Bimas Islam kini menggelar kegiatan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Usia Nikah, yang dilaksanakan selama tiga hari mulai 19-21 November 2019 di Hotel Delaga Biru, Pacet Cianjur.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 180 orang mahasiswa yang terbagi ke dalam tiga angkatan. Angkatan pertama terdiri dari 60 orang mahasiswa asal Universitas Putra Indonesia dan Akademi Keperawatan Cianjur. Angkatan kedua terdiri dari 60 orang mahasiswa asal Akademi Kebidanan, STIEMB Cabang Cianjur, dan STISNU Cianjur. Sedangkan angkatan ketiga terdiri dari 60 orang mahasiswa asal Universitas Suryakancana dan STAIS Al-Azhari Cianjur.

Kasi Bimas Islam Kemenag Cianjur, Asep Khaerul Mu'min dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata peran pemerintah untuk mewujudkan ketahanan keluarga, yang pada akhirnya berpengaruh kepada ke…

Beri Rekomendasi Perpanjangan Izin, Menag: FPI Beda dengan HTI



Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan, pihaknya telah memeriksa dan memverifikasi ormas Front Pembela Islam (FPI) sebelum memberikan rekomendasi perpanjangan izin. Hasil verifikasi yang dilakukan menunjukkan bahwa FPI siap setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini lah yang membuat Kementerian Agama dapat memberikan rekomendasi perpanjangan izin tersebut.

Hal ini disampaikan Fachrul, menjawab pertanyaan media tentang perbedaan perlakuan pemerintah terhadap FPI dibandingkan dengan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), usai Rapat  Kerja bersama Komisi VIII DPR, di Jakarta, Kamis (28/11/2019).
“Kami sudah tanya ya. Mengapa masih menyebut (khilafah). Kemudian mereka menjelaskan, penjelasannya yang dimaksud lain dengan yang disampaikan HTI. Kemudian kami baca, ternyata setelah kami baca ya betul memang berbeda. Kemudian ok, kami beri (rekomendasi),” kata Fachrul dikutip situs resmi Kemenag RI.

Fachrul pun menegaskan tidak akan mencabut rekomendasi yang telah …

Reuni 212, Menag: Silakan Saja, Tapi Jaga Ketertiban


Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan dirinya mempersilakan kelompok massa menggelar Reuni 212. Pernyataan ini disampaikan Menag kepada media, menanggapi rencana adanya aksi massa Reuni 212 yang akan berlangsung di Monas, 2 Desember mendatang.
“Kan sudah ditegaskan, bahwa itu hak semua orang. Silakan saja. Dia mengajukan, Polisi mengizinkan, silakan saja,” ujar Menag Fachrul, Kamis (28/11) dikutip situs Kemenag.
Namun, Menag yang ditemui usai melaksanakan Rapat Kerja Pendahuluan Penetapan BPIH 1441H/2020M, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta mengingatkan agar peserta aksi diminta untuk selalu menjaga ketertiban serta menjaga hak pihak lain.
“Kita pesannya, supaya jaga ketertiban. Semua punya hak, termasuk rakyat yang lain punya hak untuk tidak terganggu,” pesan Menag.
Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid. "Reuni 212 hukumnya mubah atau boleh-boleh saja, tidak ada anjuran juga tidak ada larangan. Dilaksanakan tidak apa-…

Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam

BRNews - Kementerian Agama Kabupaten Pati melalui Seksi Bimas Islam melaksanakan pembinaan kepada Penyuluh Agama Islam non PNS tahun 2017 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Senin kemarin (24/7/2017).

Bertemu Organda Saudi, Kemenag Minta Disiapkan Bus bagi Jemaah di Mina Jadid

Misi Haji Indonesia menggelar pertemuan dengan Naqabah ‘Ammah Lissayyarat atau Organda Arab Saudi. Pertemuan membahas peningkatan layanan transportasi, salah satunya transportasi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Delegasi Indonesia yang terdiri dari Direktur Layanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Djumali dan Staf Teknis Haji lainnya, diterima oleh pimpinan Naqabah.

“Kami meminta angkutan shuttle bus untuk jemaah haji Indonesia yang menempati wilayah Mina Jadid ke Jamarat pulang dan pergi,” terang Sri Ilham di Makkah, Selasa (10/12/2019).
Menurut Sri Ilham, setiap tahun sedikitnya ada 9 maktab atau sekitar 27ribu jemaah haji Indonesia yang menempati tenda di kawasan perluasan Mina atau Mina Jadid. Jarak dari tenda ke tempat melontar jumrah (jamarat) cukup jauh, lebih dari 8km (sekali jalan), sehingga jemaah bisa kelalahan.

“Keberadaan bus akan meringankan perjalanan jemaah saat akan melontar jumrah,” ujar Sri Ilham.

Indone…

Quraish Shihab: Pilihlah Ustadz yang Tidak Memaki-maki



Ulama kharismatik Prof.KH. Quraish Shihab menyatakan, kita harus memilih ustadz yang moderat (wasathiyah) agar tidak mendapatkan ceramah yang memaki-maki.

Quraish Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah.

“Abi, Bagaimana memilih ustadz yang tepat,” tanya seorang perempuan dalam acara Shihab & Shihab di Masjid Al-Azhar Kebayoran yang diselenggarakan oleh Narasi TV dan Komunitas Tangga Masjid dilansir babe.topbuzz.com.

Mantan rektor IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasehati anaknya.
“Pilihlah ustadz yang menganut faham wasathiyah (moderat) anda tidak akan mendengar makian,” tutur mantan Mentri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasathiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah.

Ustadz yang wa…

Nikmat dan Musibah Adalah Jalan Menuju Allah

مَنْ لَمْ يُقبِلْ على اللهِ بِمُلاَ طفاَتِ الاِحْساَنِ قـُيِّدَ اليْهِ بِسلاَسِلِ الاِمتِحاَنِ
 "Barangsiapa yang tidak suka menghadap kepada الله dengan halusnya pemberian karunia الله, maka akan diseret supaya ingat kepada Allah dengan rantai ujian (musibah).”

Ada dua perkara yang menjadikan seorang hamba itu bisa Taat dan menghadap kepada Allah, yaitu :
 1. Datangnya nikmat dari pada dirinya, sehingga dia mau bersyukur dan menghadap taat kepada Allah.
2. Datangnya macam-macam musibah  dan bencana pada dirinya atau hartanya, lalu ia bisa sadar dan kembali kepada الله. Terkadang musibah itu juga bisa menjadi sebab ia meninggalkan bergantung pada dunia dan hanya bergantung pada الله.  Karena yang diinginkan الله pada hambanya yaitu kembalinya hamba kepada الله dengan cara menurut (ridho) atau dipaksa.
Barangsiapa yang tidak suka sadar dan dzikir (ingat) kepada الله ketika sehat dan murah rezeki, maka akan dipaksa supaya dzikir [ingat] kepada الله dengan tibanya musibah [bencana…