Bamsoet: Para Pemimpin Negeri Harus Berkomitmen Kuat Wujudkan Persatuan Bangsa
BRNews.id. - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan pasca Pemilu 2019 yang telah menguras banyak tenaga dan pikiran, harus ditindaklanjuti dengan mengisi kembali pembangunan. Tidak bisa dipungkiri, di saat iklim ekonomi global sedang berfluktuatif, Indonesia tetap harus mempersiapkan investasi sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam rangka berkompetisi di era globalisasi Revolusi Industri 4.0.
Dalam keadaan apa pun, tentunya kita patut menggunakan prinsip 'The Show Must Go On'. Sebab kita yakin, kita memiliki keunikan dan keunggulan. Pasca Pemilu 2019, Indonesia juga masih memulihkan diri dari luka akibat gesekan horisontal. Akan tetapi, dalam waktu yang tak lama lagi, kita yakin para pemimpin negeri ini akan menjalin komitmen yang kuat merealisasikan tujuan-tujuan nasional," ujar Bamsoet saat membuka 'Seminar Kebangsaan, Refleksi dan Proyeksi Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2019', di Jakarta, Sabtu (24/08/19).
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menandaskan bangsa Indonesia tidak boleh larut dalam situasi yang stagnan. Pekerjaan memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia perlu lebih dulu diutamakan sebagaimana amanat konstitusi yang berlaku. Karena itu, Indonesia harus fokus dan tegas menghadapi tugas yang lebih besar, yakni menciptakan pembangunan Indonesia yang holistik.
"Pembangunan holistik tidak tergambarkan sebagai pembangunan material yang serentak dan sekaligus dalam biaya yang tak terhingga. Ia justru bertahap dan teratur, namun menembus hal-hal yang subtansial, yakni mengubah hal-hal negatif menjadi positif. Pembangunan holistik menyasar kepada penguatan paradigma bangsa. Mengubah pikiran lebih terbuka, terekat dalam perasaan membangun, dan terdorong oleh rasa kejujuran dan keadilan tinggi," tutur Bamsoet dalam keterangan persnya yang diterima BRNews.id.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini melihat peta politik di DPR RI periode 2019-2024 mendatang tidak akan banyak berubah dibandingkan DPR saat ini. Komposisi dari partai politik yang masuk dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin serta yang berada di koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berpotensi mewujudkan pengawasan dan dukungan yang stabil di DPR.
Saat ini koalisi pemerintah yang terdiri dari PDI-Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem dan PPP, kekuatannya di Parlemen mencakup 54,9 persen. Sementara Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS mencakup 35,39 persen.
"Namun kita juga masih menunggu Rakernas Partai Gerindra yang rencananya akan dilakukan pada 21 September 2019, apakah hasilnya memutuskan ikut bersama gerbong pemerintah atau tetap berada diluar pemerintah. Begitupun dengan PAN, Demokrat, dan PKS yang masih punya potensi ikut serta dalam pemerintahan," urai Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, bila semua partai politik mendapatkan kursi menteri, tetap tidak akan sampai mengurangi ketajaman DPR RI untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra kerja kritis pemerintah. Proses check and balances tetap akan berjalan, karena masih banyak anggota DPR RI yang kritis. Masih banyak pula lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai kekuatan masyarakat sipil yang kritis mengawasi jalannya pemerintahan.
"Apalagi sekarang ini kekuatan netizen yang sangat besar dengan segala kekritisannya di media sosial. Yang kadangkala lebih galak dibanding pengamat profesional dan lebih tajam dibanding anggota DPR RI. Presiden Joko Widodo juga sangat memperhatikan atmosfer yang berkembang di media sosial, yang turut menyumbang jalannya check and balances bagi pemerintah," tutur Bamsoet.
Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini ini menambahkan walaupun sudah ada pertemuan antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto pasca Pemilu 2019, sisa-sisa polarisasi yang ada di masyarakat masih mungkin terjadi. Ini menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa untuk ikut mencairkannya. Masyarakat harus kembali bersatu dengan prinsip menghargai perbedaan.
"Jadi pendidikan demokrasi kepada masyarakat itu keniscayaan untuk mengobati sentimen yang mendorong polarisasi di masyarakat tadi. Semua elemen bangsa, termasuk mahasiswa, punya peran besar untuk kembali merekatkan persatuan dan kesatuan NKRI," pungkas Bamsoet. (*)
Dalam keadaan apa pun, tentunya kita patut menggunakan prinsip 'The Show Must Go On'. Sebab kita yakin, kita memiliki keunikan dan keunggulan. Pasca Pemilu 2019, Indonesia juga masih memulihkan diri dari luka akibat gesekan horisontal. Akan tetapi, dalam waktu yang tak lama lagi, kita yakin para pemimpin negeri ini akan menjalin komitmen yang kuat merealisasikan tujuan-tujuan nasional," ujar Bamsoet saat membuka 'Seminar Kebangsaan, Refleksi dan Proyeksi Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2019', di Jakarta, Sabtu (24/08/19).
"Pembangunan holistik tidak tergambarkan sebagai pembangunan material yang serentak dan sekaligus dalam biaya yang tak terhingga. Ia justru bertahap dan teratur, namun menembus hal-hal yang subtansial, yakni mengubah hal-hal negatif menjadi positif. Pembangunan holistik menyasar kepada penguatan paradigma bangsa. Mengubah pikiran lebih terbuka, terekat dalam perasaan membangun, dan terdorong oleh rasa kejujuran dan keadilan tinggi," tutur Bamsoet dalam keterangan persnya yang diterima BRNews.id.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini melihat peta politik di DPR RI periode 2019-2024 mendatang tidak akan banyak berubah dibandingkan DPR saat ini. Komposisi dari partai politik yang masuk dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin serta yang berada di koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berpotensi mewujudkan pengawasan dan dukungan yang stabil di DPR.
Saat ini koalisi pemerintah yang terdiri dari PDI-Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem dan PPP, kekuatannya di Parlemen mencakup 54,9 persen. Sementara Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS mencakup 35,39 persen.
"Namun kita juga masih menunggu Rakernas Partai Gerindra yang rencananya akan dilakukan pada 21 September 2019, apakah hasilnya memutuskan ikut bersama gerbong pemerintah atau tetap berada diluar pemerintah. Begitupun dengan PAN, Demokrat, dan PKS yang masih punya potensi ikut serta dalam pemerintahan," urai Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, bila semua partai politik mendapatkan kursi menteri, tetap tidak akan sampai mengurangi ketajaman DPR RI untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra kerja kritis pemerintah. Proses check and balances tetap akan berjalan, karena masih banyak anggota DPR RI yang kritis. Masih banyak pula lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai kekuatan masyarakat sipil yang kritis mengawasi jalannya pemerintahan.
"Apalagi sekarang ini kekuatan netizen yang sangat besar dengan segala kekritisannya di media sosial. Yang kadangkala lebih galak dibanding pengamat profesional dan lebih tajam dibanding anggota DPR RI. Presiden Joko Widodo juga sangat memperhatikan atmosfer yang berkembang di media sosial, yang turut menyumbang jalannya check and balances bagi pemerintah," tutur Bamsoet.
Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini ini menambahkan walaupun sudah ada pertemuan antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto pasca Pemilu 2019, sisa-sisa polarisasi yang ada di masyarakat masih mungkin terjadi. Ini menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa untuk ikut mencairkannya. Masyarakat harus kembali bersatu dengan prinsip menghargai perbedaan.
"Jadi pendidikan demokrasi kepada masyarakat itu keniscayaan untuk mengobati sentimen yang mendorong polarisasi di masyarakat tadi. Semua elemen bangsa, termasuk mahasiswa, punya peran besar untuk kembali merekatkan persatuan dan kesatuan NKRI," pungkas Bamsoet. (*)