TNI Dalam Krisis Peran: Kepentingan Negara Kian Terancam

Oleh Agus Wahid

NKRI harga mati. Selalu teguh-setia pada Pancasila. Siap hadapi ancaman dalam dan luar negeri. Demi keutuhan kadaulatan negara, bangsa dan dasar negara. Tanpa kompromi. Itulah sumpah prajurit, sejak memasuki satuan TNI, hingga purna bhakti, bahkan sampai akhir hayat. Apapun pangkatnya. Luar biasa. Itulah integritas sang prajurit TNI sejati. 

Sebuah renungan, bagaimana integritas TNI saat ini, setidaknya dalam enam tahun terakhir? Rakyat menyaksikan panorama penggerusan jatidiri TNI. Mayoritas TNI perwira (kolonel) ke bawah masih sangat teruji integritasnya. Di dadanya masih terpatri sikap idiologis tentang kedaulatan negara yang tak bisa ditawar-tawar. Kesetiannya terhadap Pancasila juga tak diragukan. 

Tapi, bagaimana dengan TNI yang sudah berbintang, mulai dari Brigjen, Mayjen, Letjen dan Jenderal? Sebagian mereka – tersebut sebagai oknum atau apapun yang kini sudah menduduki jabatan strategis – tak sedikit yang mulai terkikis integritasnya. Bergeser dari jatidiri yang pernah diindoktrinasikan. Posisi atau jabatan strategis cenderung menjadi pilihan keberpihakan. Karenanya, rakyat menyaksikan tekad demi negara dan bangsa tidak lagi mewarnai secara kental dalam diri para oknum itu yang kebetulan jumlahnya kian fantastik. Mereka lebih mengejar posisi strategis itu. 

Di sinalah kita saksikan, sebagian petinggi TNI yang berjabatan lebih silau dengan kekuasaan. Meski koridor jabatannya masih dalam lingkaran struktural organisasi institusi TNI, tapi keberpihakannya tidak lagi cenderung untuk rakyat dan negara secara total. Keberpihakan itu mendorong pergeseran sikap mental yang reduktif dari indoktrinasinya. Jatidirinya sebagai TNI bukan lagi “dari, untuk dan oleh rakyat”. Tapi, berubah menjadi alat kekuasaan. Bukan lagi alat negara, yang sangat dibanggakan rakyat atau bangsa selama ini. 

Tentu, perubahan TNI seperti ini menodai nama besar institusi. Di sisi lain, rakyat menjadi kehilangan rasa aman dan nyaman dari potensi agresi atau ancaman dalam dan luar negeri, dalam ragam apapun. Rakyat – setidaknya dalam masa enam tahun terakhir – merasa gamang karena tiada lagi “body guard” yang diandalkan di tengah negara. Rakyat kehilangan pelindung utama.

Sebuah renungan, mengapa terjadi krisis integritas pada sebagian petinggi TNI? Setidaknya, ada tiga faktor yang perlu kita soroti lebih jauh. Yaitu, gerakan massif demokratisasi asing yang dipaksakan di sejumlah negara berkembang, termasuk negeri kita tercinta. Fakta bicara, demokratisasi di tengah Indonesia bukan hanya melumerkan doktrin TNI sebagai stablisator dan dinamisastor, tapi berusaha melumpuhkan entitas institusi TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan. Pelemahannya membuat asing leluasa untuk memasuki lebih jauh kepentingan strategisnya di tengah negeri ini, dalam kaitan geopolitik ataupun geoekonomi. 

Satu hal yang mempercepat proses pelumpuhan TNI adalah pemisahan tugas pertahanan dan keamanan yang pernah diukir Pemerintahan Orde Baru. Yang dulunya tugas pertahanan dan keamanan diserahkan total pada institusi TNI. Tapi, sejak diterbitkan TAP MPR/VII/2000, tugas itu diserahkan pada dua institusi: TNI dan Polri. Yang memprihatinkan, TNI hanya diplot untuk urusan pertahanan semata. Sedangkan Polri lebih dominan untuk urusan keamanan dalam negeri.

Sebuah refleksi dari kebijakan pemisahan tugas pertahanan dan keamanan adalah terjadinya “barakisasi” TNI dan hanya dikeluarkan saat dibutuhkan yang bersifat memaksa(urgent). Itupun, posisinya di belakang satuan Polri. TNI akan dikedepankan saat ancaman destabilitas wilayah terkategori genting, meski ancamannya hanya dilakukan kalangan sipil dalam negeri.

Dampak kontigionnya, terjadi pengurangan peran TNI dalam negeri. Juga, berokeralasi pada persoalan kesejahteraan. Dan akhirnya merembet ke persoalan harga diri yang direndahkan. Dua hal ini – keterbatasan tingkat kesejahteraan dan harga diri – menimbulkan kecemburuan sosial. Karena itu, sering kita saksikan di lapangan sering terjadi benturan di antara dua aparatur pertahanan versus keamanan itu.

Dampak yang lebih serius dari reduksi peran TNI adalah realitas makin meningginya jumlah nonjob bagi perwira ke atas. Menurut informasi dari “dalam” instansi TNI, jumlah yang nonjob itu tak kurang dari 80.000-an. Mereka diperhadapkan dua pilihan: tetap bertahan dengan kondisi terus nonjob. Atau, pensiun dini tapi akan disalurkan ke sejumlah perusahaan swasta.

Barangkali, integritas ke-TNI-an akan tetap terjaga, meski terjadi mutasi jika mutasi atau penyalurannya ke perusahaan yang ada dalam jalur bisnis tentara. Justru yang menjadi masalah adalah perusahaan-perusahaan milik China. Memang, secara finansial, cukup bagus apresiasinya. Tapi, mereka mereka harus “mengabdi” pada kepentingan bisnis China itu. Bukan lagi kepada rakyat dan negara yang menjadi sumpah prajuritnya.

Yang perlu dicatat lebih jauh, saat perusahaan diperhadapkan problem kepentingan di wilayah operasinya, maka para mantan perwira-jenderal itu harus menghadapi para kontrarian itu. Mereka tak ubahnya “herder” dalam menghadapi entitas rakyat. Yang dulunya menjadi garda terdepan dalam membela rakyat dan negara dengan penuh heroik, kini menjadi lawan utamanya. Demi kepentingan perusahaan. 

Sekali lagi, dari sisi kesejahteraan, mereka yang telah tereduksi perannya dalam sistem pertahanan dan keamanan, jelas membaik. Ada kemakmuran menghampiri dirinya dan keluarganya. Pragmatisme yang dinikmati kian mereduksi komitmen dan integritasnya bagi kepentingan rakyat dan atau negara. Bisa dikatakan jauh dan melambai: sayonara wahai entitas rakyat dan negara yang dulunya menjadi sentra pengabdian total. Kini, berganti bosnya.

Lebih dari itu, posisi baru para mantan perwira dan jenderal itu dijadikan “budak” baru China dalam upaya menggolkan gerak langkah perusahaan dan mengamankannya, dari tindakan hukum apalagi kontrarian publik. Pergantian peran pegawai bari dari unsur tentara ini jelas melambungkan omzet perusahaan secara hiperbolik, sementara yang dinikmati pegawai berunsur tentara itu sesungguhnya tak signifikan.

Satu hal yang perlu dicatat, para purnawirawan perwira dan atau jenderal itu telah terkooptasi oleh gurita kepentingan China. Perjuangan jiwa-raga dan pikiran mereka selama menjadi prajurit benar-benar sirna. Ditukar dengan kepentingan pragmatis yang sesunguhnya jauh dari doktrinnya. Inilah dampak kebijakan reduksi peran TNI yang kemudian dieksploitase kaum China untuk kepentingan sempitnya.

Seperti biasa, karakter China akan mengeksploitasenya tanpa batas. The boss tak lagi melihat para mantan perwira dan atau jenderal yang ada di perusahaannya sebagai aparatur keamanan. Tapi, selalu dilihatnya sebagai “kacung” yang harus tunduk, tanpa kompromi. Jika kita telisik secara sosio-kultural, maka the boss yang beretnis China seperti langsung mendapatkan legitimasi dirinya sebagai klas II dalam sistem kemasyarakatan Indonesia sebagaimana yang dibangun kolonial dahulu kala. 

Sebagai warga berklas II, China selalu memandang rendah pribumi, meski ia mantan tentara yang awalnya disegani. Dalam hal ini, sebagai manusia China, the boss tak segan membentak-bentak bawahan yang – secara etnik – sebagai pribumi. Sungguh menyedihkan nasib pribumi, meski awalnya berstatus tentara yang berharga diri dan berjatidiri.

Yang menyedihkan lagi, perubahan kiblat pengadian para purnawirawan perwira dan atau jenderal itu menjadi petaka bagi kepentingan pertahanan nasional. Mereka tak bisa berbuat banyak lagi saat menghadapi gerakan sistimatis dan terencana yang sesungguhnya menggerus kepentingan nasional, dalam kaitan politik dan ekonomi.

Dalam kaitan politik kita saksikan bagaimana makin menguatnya politik oligarki yang dimainkan kaum sipit itu. Gerakan politik China di tanah air ini pasti tercium atau terlihat jelas oleh para purnawirawan yang kini menjadi bempernya. Posisinya sebagai bemper menjadikan dirinya tak ingat lagi doktrinnya sebagai prajurit setia yang harus mengedepankan kepentingan negara dan dasar negara. Atas nama loyalitasnya kepada the boss baru, mereka berujuang keras untuk memuluskan kepentingan bosnya. 

Karenanya, panggung politik kini dalam genggamannya. Indonesia kini harus selalu “sendiko dawuh”, manut pada kemauan China, apapun yang dilalukan sekalipun mengancam kedaulatan negara dan rakyatnya. Dan siapapun yang berseberangan dengan kepentingan China, akan dilabrak dalam beragam cara, melalui bullying yang sangat intensif, amputasi karir. Bahkan kriminalisasi dan persekusi. Gerakan sistimatis pelabrakannya pun terlindungi oleh kekuasaan, dalam sektor hukum ataupun pemerintahan.

Gerakan kooptatifnya sungguh mengobrak-abrik sendi-sendi kehidupan berbangsa-negara. Ketika pengobrak-abrikannya memasuki ranah ekonomi maka kita saksikan porak-pandanya sumber daya alam. Terkuras habis dengan ekstraksi tak terbatas bagi kepentingan China itu. Rakyat pribumi seperti hanya mendapatkan ampasnya dengan nilai setitik: sekedar hidup.

Yang memprihatinkan, gerakan perampasan itu diback up seutuhnya, mulai dari proses perancangan regulasi dalam bentuk perundang-undangan sampai pengamanan di lapangan saat mengimplementasikannya. Dari hulu hingga hilir. Sebagai gambaran gamblang, kita saksikan perlindungan keamanan dan hukum pada gerakan investasi aseng di negeri ini. Fasilitas pengistimewaannya demikian fantastik. Siapapun dari negeri Tirai Bambu, saat memasuki bendara langsung dikawal ketat. Pihak imigrasi pun tak boleh menanyakan sesuatu, apalagi memeriksa bawaannya. Akan menjadi masalah jika melalukan sesuatu yang dinilai mengganggu. Wow... 

Akhirnya, di tengah peringatan Hari Angkatan Perang, sejatinya seluruh komponen rakyat lagi bersedih karena pembonsaian peran TNI demikian tragis bagi kepentingan nasional. Tentu, para prajurit aktif di tengah TNI, bahkan yang telah purnawirawan tapi masih setia dengan Sapta Marga akan jauh lebih merana. Tapi, yang jauh lebih urgent adalah how we and they should do? Agar kepentingan nasional tidak kian terancam. Harus diselamatkan sebelum negeri ini jatuh ke pangkuan aseng secara menyeluruh, yang pasti akan menendang Pribumi. Seperti yang terjadi di Singapura. Potret yang perlu ditatap dengan penuh nurani.

Jakarta, 5 Oktober 2020

Penulis: Direktur Analisis Center For Public Policy (CPPS) Indonesia