Ketua MPR Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima perwakilan kepala desa dari Kabupaten Purbalingga, di Jakarta, Sabtu (25/6/2022). |
Ia menyebutkan, dalam RAPBN 2023, Presiden Joko Widodo berencana menaikan anggaran dana desa dari Rp 68 triliun di tahun 2022 menjadi Rp 71 triliun pada tahun 2023.
"Sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2015, hingga tahun 2022 ini pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengucurkan dana desa mencapai Rp 468 triliun," ujar Ketua MPR yang akrab disapa Bamsoet usai menerima perwakilan kepala desa dari Kabupaten Purbalingga, di Jakarta, Sabtu (25/6/2022)..
Disebutkannya, selama
ini dana desa telah berhasil dimanfaatkan untuk membangun 227.000 Km
jalan desa, 4.500 embung, 71.000 unit irigasi, 1,3 juta meter jembatan,
10.300 pasar desa, 57.200 Bumdes, 6.100 tambat perahu, dan 62.500
penahan tanah. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran para kepala
desa di berbagai daerah.
Para
kepala desa yang hadir antara lain, Harwanto, Sentot Herlambang,
Setiyokowati, Ayatno, Miswanto, Asih Budiyani, Heru Catur Wibowo, dan
Mugi Ari Purwono.
Ketua
DPR RI ke-20 ini menjelaskan, melalui Bumdes, para kepala desa juga bisa
memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan program Desa Wisata Agro
(DEWA), Desa Wisata Industri (DEWI), dan Desa Digital (DEDI), yang
dicetuskan Wakil Presiden KH Maruf Amin.
Untuk wisata agro, misalnya,
cukup dibuat tempat yang menarik untuk foto, lokasi yang instagramable,
sudah bisa mendatangkan banyak turis, yang pada akhirnya bisa menambah
pemasukan untuk masyarakat sekitar.
"Pengelolaan
dana desa secara tepat sasaran melalui Bumdes, bisa mendorong
percepatan Indonesia keluar dari garis kemiskinan ekstrem," tegasnya lagi.
Hal ini menurutnya, karena persentase penduduk miskin Indonesia yang mencapai 10,14 persen
atau sebanyak 27,54 juta orang, persentase penduduk miskin di perkotaan
hanya 7,89 persen. Sedangkan di pedesaan mencapai 13,10 persen.
"Pemerintah menargetkan, pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2021
sebanyak 35 Kabupaten/kota untuk 8.263 desa. Tahun 2022 ditargetkan di
138 kabupaten/kota pada 29.632 desa dan tahun 2023 bakal dilaksanakan
pada 261 kabupaten/kota untuk 37.523 desa," jelas Bamsoet.
Wakil
Ketua Umum SOKSI ini juga meminta kepolisian dan kejaksaan
di berbagai daerah untuk memberikan pendampingin kepada para kepala desa
dalam memanfaatkan dana desa. Jangan sampai karena ketidaktahuan para
kepala desa dan perangkat desa terkait masalah administratif,
menjadikannya harus berhadapan dengan hukum di kemudian hari. (rls|ulul)