Bersama Dubes Arab Saudi, Ditjen PHU Bahas Keberangkatan Umrah Indonesia
Plt Dirjen PHU Khoirizi yang memimpin pertemuan itu berharap kepada Dubes Saudi agar jemaah umrah Indonesia bisa segera mendapat kesempatan untuk diberangkatkan.
Dijelaskan kepada Dubes, penanganan Covid-19 di Indonesia terus membaik. Jemaah umrah Indonesia juga siap untuk mengikuti prokes yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.
“Kami berharap pemerintah Arab Saudi segera mencabut suspen dan memberi kesempatan kepada jemaah umrah Indonesia untuk bisa berangkat ke Tanah Suci,” terang Khoirizi dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh di Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Ikut hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsih, dan Kepala Pusat Kesehatan Haji Budi Silviana.
“Ada lima negara pengirim jemaah umrah terbanyak, yang belum dpat izin yaitu Pakistan, Indonesia, India, Turki, dan Mesir. Kami berharap jemaah umrah Indonesia diprioritaskan bisa segera diizinkan,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Dubes Arab Saudi Esham Altsaqafi menegaskan bahwa Saudi tidak pernah melarang umat Islam Indonesia untuk melaksanakan umrah.
Menurut Dubes, pengaturan dilakukan semata dalam rangka mengatasi pandemi. Apalagi, hubungan Arab Saudi dan Indonesia juga sangat baik.
Esham mengaku baru saja melaporkan kepada otoritas Arab Saudi bahwa kasus Covid-19 di Indonesi sudah mulai melandai.
Menurutnya, informasi ini dia sampaikan agar menjadi pertimbangan bagi pemerintah Arab Saudi
Dubes Arab Saudi menambahkan, meski penyelenggaraan umrah sudah dibuka sejak Muharam 1443H untuk beberapa negara, namun peminatnya masih sepi, hanya sekitar 1000 - 1500 orang.
Hal ini , katanya, disebabkan prosedur penyelenggaraan umrah yang sangat ketat, demi mencegah penyebaran pandemi.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus juga meminta kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) agar bersabar menghadapi ujian ini. Pemerintah terus berupaya agar masyarakat dapat segera diizinkan oleh Arab Saudi melaksanakan ibadah umrah.
"Saya memahami psikologis pimpinan PPIU dan masyarakat muslim yang sudah gelisah menunggu kepastian umrah oleh Arab Saudi. Pemerintah terus berjuang baik diplomasi maupun upaya lainnya agar kita dapat segera diizinkan masuk Arab Saudi untuk umrah,” kata dia.
Dia meminta agar PPIU membantu pemerintah menyiapkan kesehatan jamaahnya yang masuk daftar umrah tunda sejak Februari 2020. PPIU diminta menginformasikan agar jamaah ini telah melaksanakan vaksinasi.
Vaksin lengkap diketahui menjadi salah satu persyaratan mutlak dari Kerajaan Saudi. Karena itu, pihaknya juga meminta agar PPIU memastikan seluruh jamaahnya telah divaksin lengkap.
Terkait dengan kebijakan booster oleh Arab Saudi, Nur Arifin menjelaskan saat ini Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasinya. Persediaan vaksin dari jenis Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, maupun Johnson n’ Johnson jumlahnya masih terbatas.
"Booster sedang disiapkan regulasinya oleh Kementerian Kesehatan. Seperti yang diketahui bersama, saat ini stok sedang difokuskan untuk tenaga kesehatan," ujarnya.
Namun demikian, masyarakat diminta untuk tidak perlu khawatir. Kemenkes juga sedang berupaya untuk megatur skema vaksin booster bagi jamaah haji maupun umrah. (kmg|ihram|alfa)