Ketua DPD Minta Pemda Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer Dengan APBD
 |
| Ketua DPD RI bersama sejumlah senator dalam kunjungan kerja ke Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong, Papua Barat, beberapa waktu lalu. (Humas DPD-RI). |
"Setidaknya pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana tunjangan daerah bagi guru honorer yang bersumber dari APBD," kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangan resminya, di Jakarta, Senin (15/2/2021).
Hal tersebut disampaikan mantan Ketua Umum PSSI itu menyoroti kasus pemecatan guru honorer yang bertugas di SD 169 Sadar, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, karena mengunggah slip gajinya sebesar Rp700 ribu di media sosial.
LaNyalla menyatakan keprihatinannya atas kasus tersebut, dan meminta agar kasus serupa tak terulang di kemudian hari.
Senator Dapil Jawa Timur itu meminta kepada pemda di seluruh Indonesia untuk mengkaji permasalahan kesejahteraan guru honorer dan memperlakukan mereka dengan cara yang lebih arif.
Diakuinya, honor yang diterima guru honorer memang jauh di bawah standar kelayakan.
Untuk itu, mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur tersebut meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk betul-betul memperhatikan kesejahteraan guru honorer.
"Pasti dapat dialokasikan dana yang wajar bagi guru honorer. Pemerintah wajib memperhatikan masalah ini dan menuntaskan-nya dengan segera," ujar LaNyalla.
Di sisi lain, alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga memberi perhatian khusus terhadap persoalan pemberian bantuan tunjangan khusus guru bukan PNS atau dana bantuan guru honorer agar benar-benar tersalurkan seutuhnya kepada mereka.
"Jangan ada pemotongan karena hak mereka sudah kecil. Saya minta persoalan hak dan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer agar benar-benar menjadi perhatian bersama dan segera dicarikan solusi-nya," ujar LaNyalla menegaskan. (antara|ulul).