Ketua MPR: Pilkada Serentak Harus Terapkan Protokol Kesehatan
Foto Humas MPR |
Karena itu, tambahya, dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 terhadap 270 daerah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, protokol kesehatan mutlak diberlakukan tanpa kompromi.
"Dari
segi kandidat dan partai politik pendukung, dituntut untuk semakin
bijak dalam berkampanye. Dari semula mengandalkan besarnya kerumunan
massa, diubah menjadi mengandalkan platform teknologi informasi. Dari
semula mengedepankan jargon dan hiburan, menjadi mengandalkan ide dan
gagasan," ujar Bamsoet saat mengisi Webinar 'Pelaksanaan Pilkada di Masa
Pandemi Covid-19' yang diselenggarakan Universitas Krisnadwipayana,
dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (6/8/2020).
Turut
serta antara lain Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof.
Satya Arinanto, Hakim Agung periode 2011-2016 Gayus Lumbun, dan Wakil
Dekan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Drs. Muchtar.
Baca Juga: KH. Said Aqiel: Hasil Pemilu Harus Mampu Menegakkan Kedaulatan Rakyat Mantan Ketua DPR RI ini menambahkan, KPU sebagai penyelenggara Pilkada juga telah berkomitmen mengedepankan protokol kesehatan. Antara lain melalui pemberlakuan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) bagi petugas terkait (KPU, PPK, PPS), penggunaan alat pelindung diri, penyediaan sarana sanitasi, pengecekan kondisi suhu tubuh, pengaturan menjaga jarak, pengaturan larangan berkerumun dan beberapa penerapan protokol kesehatan lainnya.
"Selain
untuk meneguhkan demokrasi, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tak bisa
ditunda ke tahun 2021. Karena bisa terjadi kemubaziran anggaran 2020
yang telah dicairkan mencapai Rp 4 triliun. Penyelenggaraan Pilkada di
masa pandemi tak hanya dilakukan Indonesia, negara dunia lainnya pun mau
tak mau harus melakukan hal serupa. Seperti Perancis, Jerman, Polandia,
Israel, Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, hingga Bangladesh,"
terang Bamsoet dalam keterangan tertulisnya.
Kepala
Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, tantangan lainnya adalah menjaga
agar tingkat partisipasi pemilih tak turun. Karenanya perlu sosialisasi
yang masif untuk memotivasi dan meyakinkan pemilih bahwa penyelenggaran
Pilkada telah didesain sedemikian rupa sehingga aman dari resiko
terpapar Covid-19.
Wakil
Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, berbagai tantangan
tersebut tak menutup tantangan klasik lainnya yang selalu hadir dalam
setiap penyelenggaraan pemilihan. Seperti data pemilih, logistik, dan
konflik antar pendukung. Kontestasi politik di tengah himpitan kondisi
perekonomian di masa pandemi, juga akan sangat mudah dimanfaatkan oleh
oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Saya
juga meyakini, masa pandemi adalah ujian bagi kita untuk dapat melompat
lebih jauh ke depan. Bagaimana kedewasaan kita dalam merespon ujian
tersebut, akan sangat menentukan wajah masa depan bangsa dan negara
kita. Saat ini yang sangat kita butuhkan adalah kesamaan cara pandang
dan kesadaran kolektif untuk membangun semangat solidaritas dan jiwa
gotong royong dalam segala aspek kehidupan," pungkas Bamsoet.(rls|alfa).