Di Papua Barat Anggota DPD-RI Dengarkan Keluh-Kesah Kanwil Kemenag Soal Pendidikan
Foto Kemenag Papua Barat |
Pada kesempatan tersebut Kakanwil menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kunjungan
yang dilakukan dan sebagai informasi bahwa tahun ini ada tiga buah
Sekolah Menengah Teologi Kristen ( SMTK ) di Papua Barat dinegerikan
sehingga membutuhkan penanganan dan pengelolaan yang serius.
Dengan adanaya
kunjungan anggota DPD RI ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua
Barat dapat melihat secara dekat serta memahami kondisi sekaligus
mendengar aspirasi yang nantinya akan disampaikan ke Pemerintah Pusat.
Sudirman juga berharap dan mohon
dukungan agar sekolah-sekolah swasta yang diusulkan menjadi negeri
diberi perhatian karena kondisi saat ini sekolah yang dikelola pihak
Yayasan mendapat kesulitan yang sangat serius tentang sarana prasarana,
operasional dan tenaga pendidik.
"Kiranya silaturahmi saat ini selain mempererat hubungan kita bersama sekaligus sebagai upaya guna memajukan Sumber Daya Manusia ( SDM ) di Papua Barat," katanya seperti dilansir situs resmi Kemenag Papua Barat.
"Kiranya silaturahmi saat ini selain mempererat hubungan kita bersama sekaligus sebagai upaya guna memajukan Sumber Daya Manusia ( SDM ) di Papua Barat," katanya seperti dilansir situs resmi Kemenag Papua Barat.
Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang
mengelola Pendidikan Agama pada kesempatan tersebut menyampaikan keluh-kesah terkait pelaksanaan Pendidikan Agama di Provinsi Papua Barat.
Sanusi pada kunjungannya itu berterima kasih atas penyambutan pihak Kanwil Kementerisan Agama
Papua Barat serta menampaikan maksud kedatangannya adalah melakukan
tugas legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam
kerangka fungsi representasi bidang Pendidikan Agama di Provinsi Papua
Barat mulai dari Tingkat RA sampai Perguruan Tinggi sekaligus mencari
referensi dan data sebagai bahan pertimbangan yang akan disampaikan ke
Pemerintah Pusat.
Terkait regulasi yang bergulir dimana
Papua Barat agak sulit mengikuti regulasi yang ada, Sanusi
mengatakan bukan saja kehadirannya untuk mendengar tetapi akan
memperjuangkan dan menyuarakan ke Pemerintah Pusat agar regulasi untuk
Papua Barat apalagi daerah-daerah yang masuk kategori 3T agar passing
greet nya diperlunak, jangan disamakan dengan daerah yang sudah maju
seperti di pulau jawa. (kemenag|azka).