Penyuluh Agama Tidak Boleh Berat Sebelah
 |
| foto kemenag |
Demikian disampaikan Syamsuddin, Kasubbag TU Kementerian Agama Kota Surakarta, pada pertemuan Penyuluh Agama Islam (PAI) Non PNS Kota Surakarta,di Masjid Ummu Umar, Mojosongo, Jebres, Surakarta, Jum’at (22/2).
Pertemuan perdana yang diprakarsai oleh PAI Banjarsari itu, selain Syamsuddin, mewakili Kepala Kemenag Surakarta, dihadiri juga Ketua PAI Non PNS, Amin Rosyidi, pelaksana acara Mujiyati, beserta 27 penyuluh dari 40 undangan yang dibagikan.
Pada kesempatan itu, Syamsuddin berpesan kepada penyuluh untuk mendukung tiga program unggulan Kementerian Agama 2019 yaitu Moderasi beragama, Kebersamaan umat, dan Sinkronisasi data.
Dalam hal moderasi beragama, Pak Syam, biasa disapa, menekankan agar dalam melakukan penyuluhan para penyuluh tidak cenderung ke kiri atau ke kanan.
“Penyuluh itu tidak (boleh) berat sebelah, ke kiri atau ke kanan. Penyuluh diharapkan bisa membawa (suasana) kesejukan, ketenangan,kedamaian kepada masyarakat”, ujarnya.
“Tidak saklek,berat sebelah apalagi ekstrim kanan atau kiri,” imbuhnya.
Berkaitan dengan kebersamaan umat, menurutnya, antara islam dengan islam, atau islam dengan non islam itu ada rasa kebersamaan untuk bisa menciptakan suatu kedamaian untuk kebersamaan umat.“Tidak ada rasa lepas atau saling terhindar dari kebersamaan itu,” tegasnya.
Program Kemenag yang memprihatinkan, lanjutnya, berkaitan dengan sinkronisasi data.“Problem kita di Kemenag, khususnya data yang di miliki oleh KUA dan kelurahan itu lemah. (Penyebabnya) karena kita tidak sungguh-sungguh(menginventarisasi)tentang data itu,” ungkapnya.
Bahkan , terang Pak Syam, data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pasti. Contohnya, data jumlah masjid yang ada di KUA dan Kelurahan kadang-kadang beda.
“Di lembaga pendidikan juga begitu,data siswa antara yang ada di MI dan yang ada di seksi juga beda,” keluhnya.
Oleh karena itu, mulai tahun ini Pak Syam berharap, masing-masing kecamatan itu bisa mengclearkan tentang data itu. Ia mencontohkan data mengenai Mubaleg, TPQ yang ada di kecamatan itu betul-betul riil.
“(Jadi) penyuluh itu tidak dituntut untuk ceramah saja, akan tetapi juga mengumpulkan data mubaleg, TPQ, Pondok pesantren yang ada di wilayah masing-masing,“ tegasnya.
Ketua PAI Non PNS Surakarta, Amin Rosyidi, pada sambutannya menekankan agar penyuluh lebih meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. (kemenag surakarta).