Pilkada Serentak, Kandidat Kalah Jangan Tebar Kebencian

BRNews - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan Wiranto meninjau sejumlah Tempat Pemungutan Suara di Kota Bogor, Rabu 27 Juni 2018. Ia meminta kandidat yang kalah dalam Pilkada Serentak 2018 menerima kekalahannya, bukan menebar kebencian pada pihak lain.


Wiranto meminta pihak yang merasa dirugikan dalam Pilkada Serentak 2018 untuk menjalani proses hukum yang berlaku. "Saya wanti-wanti dari awal, kalah-menang soal biasa. Yang kalah, anggap ini sebagai kemenangan yang tertunda. Jadi harus diterima secara kesatria," kata Wiranto di TPS 7 Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah.
Hal itu sesuai pengalamannya saat maju dalam pemilihan presiden. Meskipun beberapa kali kalah, Wiranto mengaku tidak mempermasalahkannya. Pihak yang kalah menurutnya masih bisa berkontribusi untuk pembangunan sebagai bagian lainnya dari masyarakat dan negara. "Kalau setiap kalah ngamuk setiap kalah membenci orang, ya negeri ini apa jadinya," kata Wiranto menambahkan. Karena itu, tujuan kedatangannya ke Kota Bogor untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 berjalan lancar sebelum dan sesudah pencoblosan.
Pelaksanaan tahapan Pilkada yang berjalan lancar diyakini akan menimbulkan suasana kondusif. Setelah mendatangi langsung beberapa TPS, mewawancarai petugas dan sejumlah pemilih, Wiranto menilai pelaksanaan Pilkada di Kota Bogor berjalan aman, tertib dan damai sesuai rencana.
Dari Kota Bogor, Wiranto langsung bertolak ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia untuk memantau seluruh daerah melalui telekonferensi video. Kota Bogor termasuk dalam 26 dari 171 daerah pelaksana Pilkada serentak 2018 se-Indonesia yang dipantau langsung Kemenkopolhukam.
Wiranto menegaskan alasannya memilih sebagian kecil daerah hanya sebagai sampel. Keterbatasan personel juga membuatnya tidak bisa memantau seluruh daerah tersebut. Sedangkan Kota Bogor dipilih karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari lokasi telekonferensi di Jakarta. Wiranto mengatakan timnya hanya memantau pelaksanaan secara umum bukan mengawasi. Menurutnya, fungsi pengawasan secara langsung menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ia berharap peran institusi tersebut sudah cukup maksimal.


Upaya pengawasan itu untuk memastikan masyarakat memilih tanpa paksaan atau tekanan dari pihak tertentu seperti pesan Presiden Joko Widodo kepadanya. "Presiden sudah berkali-kali mengatakan bahwa ini bukan merupakan satu tahun politik yang penuh dengan persengketaan dan perselisihan, bukan. Tapi ini adalah satu pesta demokrasi yang dilaksanakan penuh kegembiraan," kata Wiranto mengutip.

Netralitas Kepolisian

Pemilihan langsung dinilai bisa memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk memeilih kepala daerahnya masing-masing. Selain itu, presiden juga mengingatkan pihak penyelenggara, Aparat Sipil Negara, termasuk Badan Intelejen Negara, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, menjaga netralitasnya. Pernyataan Wiranto sekaligus menyangkal tudingan Presiden Keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang meragukan netralitas institusi pemerintah. "Kalau satu-dua (oknum) ada yang menyimpang, kita tindak, kita beri sanksi. Tapi bukan merupakan bagian dari perintah atau rekayasa," katanya menegaskan.
Sementara itu, Kepala Polisi Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto mengecek pelaksanaan Pilkada di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Ia memastikan pelaksanaannya berjalan lancar dan seluruh peralatan penunjang pencoblosan di TPS lengkap. Agung berharap situasinya tetap kondusif hingga tahap perhitungan suara dan penetapan pemenang Pilkada kali ini. "Polisi di sini hanya mengamankan. Siapapun yang terpilih, itulah yang terbaik. Jangan ragukan netralitas kepolisian," katanya sebelum melanjutkan pemantauannya ke Cianjur dan Bandung. (pikiran rakyat).

Subscribe to receive free email updates: