Ini Empat Tantangan Kementerian Agama di Tahun Pilkada

BRNews - Di tahun Pilkada serentak ini (2018) Kementerian Agama menghadapi empat tantangan besar. Empat tantangan besar Kememterian Agama ini, menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama RI, Prof Dr H Nur Syam yaitu menghadapi tahun pilkada, gerakan ekstrim, elektronik goverment dan implementasi program prioritas Kementerian Agama. Empat tantangan tersebut disampaikan Sekjen Kemenag saat memberikan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Jum'at (23/2).
Menurutnya, pada tahun 2018 dan 2019 akan berlangsung 168 pilkada di 17 Provinsi, ASN akan diuji netralitasnya. Jika ASN ingin terlibat dalam kampanye, maka harus mengambil cuti sesuai prosedur dan aturan agar tidak dipermasalahkan oleh Bawaslu.
"Saat ini banyak gerakan gerakan ekstrim sehingga perlu moderasi agama dengan membangun kesepahaman, tindakan dalam konteks agama yang moderat, karena di Jakarta saat ini banyak remaja di Jakarta yang menyebut dirinya ateis," ungkapnya prihatin.
Selain itu kata Nur Syam, tantangan yang paling mendasar yang dihadapi oleh ASN saat ini adalah era birokrasi berbasis elektronik atau e -goverment karena saat ini berada pada era milenia. Untuk itu, ASN harus mengikuti perkembangan yang terkait e-goverment, diantaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
"PTSP ini merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agama agar bisa dilaksanakan di Kanwil Kemenag, termasuk di Provinsi Riau agar kita bisa memangkas waktu dan biaya terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, selain untuk meningkatkan pelayanan publik untuk melahirkan pelayanan publik yang loyalitas," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenag Riau Drs H Ahmad Supardi MA, mengatakan, Kemenag Riau akan menindak lanjuti tantangan tantangan yang disampaikan oleh Sekjen Kemenag RI, mulai dari permasalahan Netralitas dalam Pilkada hingga mendukung program prioritas Kemenag.
"Untuk program prioritas PTSP kota akan terapkan pada tahun 2018 ini, termasuk e goverment juga telah kita aplikasikan untuk mengontrol kinerja pegawai," ungkapnya singkat. (kemenag riau).