Dalog Antara GNPF-MUI dan Presiden Jokowi Adalah Positif
 |
| foto: ant|rol |
"Saya melihat terbukanya pintu dialog antara pemerintah dalam hal ini langsung dengan RI 1, itu merupakan satu tanda-tanda yang positif ya," ujar dia saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (28/6).
Tokoh Muhammadiyah tersebut mengatakan, pertemuan tersebut harus dimaknai secara kongkret, bahwa Presiden Joko Widodo dan GNPF-MUI mengambil langkah dialog untuk kependingan bersama.
Fahmi mengatakan, dialog tersebut bisa menghapus stigma negatif yang dijatuhkan pada umat islam yang selama ini terkesan tersudutkan dan dizalimi. "Terutama pascapilkada DKI Jakarta," ucap dia.
Fahmi mengatakan, pertemuan antara GNPF-MUI dengan Presiden Jokowi bisa menjadi pelajaran untuk seluruh elemen masyarakat Indonesia, bahwa dialog merupakan cara yang baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
"Jadi ini harus menjadi pelajaran bagi semua elemen bangsa," ujar dia.
Menurut Fahmi, penerimaan GNPF-MUI di Istana Kepresidenan membuktikan apa yang dituduhkan seperti Islam anti-Pancasila dan Intoleran, jadi terbantahkan.
"Kiai Maruf yang dulu dipersepsikan adalah membuat fatwa pesanan dari pak SBY, ternyata beliau sendiri dipercaya sebagai anggota pengarah KP pancasila, GNPF-MUI yang ulama-ulamanya dicap intoleran, ternyata juga akhirnya diterima oleh pihak istana," ujar dia.
Fahmi menilai, pertemuan antara Presiden Joko Widodo denga GNPF-MUI sebagai tanda positif kebijakan pemerintah terhadap umat Islam.
Tokoh Muhammadiyah ini juga mengatakan, bahwa negara ini tidak akan bisa berjalan secara baik, pembangunan tidak akan berjalan secara maksimal kalau masih ada ketimpangan ekonoomi, ketidakadilan hukum, kemudian ya kecemburuan sosial.
Fahmi berharap, dengan adanya pertemuan tersebut, pemerintah bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. "Terutama mayoritas yang beragama Islam," kata dia.
Saat ini, kata dia, secara ekonomi, umat Islam tertinggal dan tidak ada keberpihakan untuk memperkuat ekonomi. Tidak hanya itu, Fahmi menilai dari bidang hukum juga bisa terlihat adanya diskriminasi ya kemudian tebang pilih terhadap umat Islam.
"Kecemburuan sosial juga masih tinggi antara Muslim dan non-Muslim," ujarnya.
Oleh karena itu, Fahmi mengatakan, dialog antara GNPF-MUI dan Presiden Jokowi adalah awal yang baik untuk memperbaiki kebijakan pemerintah yang dinilai kurang pas. "Ini menurut saya satu pintu masuk yang sangat baik untuk pemerintah merevisi dan memperbaiki kekeliruannya selama ini," ujarnya.(rol|mnm).