Kemenag Akan Beri Prioritas dan Permudah Akses Pendidikan Daerah Pulau

Peletakan batu pertama pembangunan ruang perpustakaan dan lab komputer Madrasah Aliyah Ibn Abbas, Pulau Panjang, Serang Banten, Rabu (22/3/2017).(foto kemenag)
BRNews - Kementerian Agama akan memprioritaskan perluasan akses peserta didik di kepulauan terhadap pendidikan madrasah. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M Nur Kholis Setiawan mengatakan bahwa daerah pulau menjadi prioritas karena terbatasnya akses mereka terhadap pendidikan sampai jenjang menengah.

"Kemenag hadir untuk memberikan kemudahan akses," kata M Nur Kholis Setiawan usai meletakan batu pertama pembangunan ruang perpustakaan dan lab komputer Madrasah Aliyah Ibn Abbas, Pulau Panjang, Serang Banten, Rabu (22/3/2017).
Ikut hadir dalam kesempatan ini, Kepala Bidang Penma Provinsi Banten Mahfudin mewakili Kakanwil dan Direktur CNOOC. Selain itu, hadir juga para kepala madrasah dan pokjawas Kabupaten Serang untuk memberikan dukungan.
Menurut M Nur Kholis, pembanguna ruang perpustkaan dan lab komputer tersebut bersumber dari dana bantuan Coorporate Sosial Responsibility (CSR) PT CNOOC SES Ltd, sebuah perusakan perminyakan yang berada di bawah koordinasi SKK Migas.
Sebelumnya, Kementerian Agama telah memberikan bantuan dua ruang kelas baru. Tahun ini, Kemenag juga akan kembali memberikan bantuan karena daerah pulau menjadi salah satu prioritas.
"Disamping akses juga kualitas, sehingga bantuan tersebut diharapkan mempercepat proses perbaikan mutu pendidikan karena ditopang oleh sarana dan prasarana yang memadahi," harapnya.
Pulau Panjang merupakan salah satu pulau yang berada di wilayah Serang, Banten. Penduduk muslim di pulau ini mencapai 4.000 jiwa. Saat ini terdapat Raudlatul Athfal, dua Sekolah Dasar dan Madrasah Tsanawiyah. "Sejak 2015, sudah ada Madrasah Aliyah di sana," tuturnya.
M. Nur Kholis menambahkan bahwa komitmen Kemenag ini menjadi bagian dari pengejawantahan amanat UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. (mnm|kemenag)

Subscribe to receive free email updates: