Catatan Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Kemenag Kalimantan Selatan
 |
| Komisi VIII DPR RI berdialog dengan guru Pesantren Darul Ilmi saat melakukan Kunjungen Kerja ke Kalsel. (foto: sandy) |
Tiba di Bandara Syamsuddin Noor, rombongan DPR RI ini disambut Kepala Kanwil Kemenag Kalsel Noor Fahmi. Dari bandara, rombongan langsung menuju MAN 1 Martapura untuk meninjau sarana dan prasarana madrasah serta melihat langsung proses belajar mengajar di sana. Dalam kesempatan itu, para legislator menyempatkan diri berbincang dengan beberapa siswa.
Kunjungan selanjutnya adalah ke madrasah yang ada di Pondok Pesantren Darul Ilmi. Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain selaku ketua tim menanyakan masalah Sertifikasi, Inpassing Guru, serta Kartu Indonesia Pintar (KIP).
''Kedatangan kita di sini ingin berdiskusi tentang tiga hal, yaitu tentang Kartu Indonesia Pintar (KIP), sertifikasi dan inpassing guru, apakah sudah berjalan dengan baik dan lancar,'' tanyanya kepada Kakanwil, Jumat (17/2/2017).
Menanggapi hal itu, Noor Fahmi menjelaskan bahwa sertifikasi diberikan kepada guru madrasah dan pendidikan agama yang telah memenuhi persyaratan. Terkait inpassing, dia mengakui tidak semua guru bukan PNS sudah mendapat SK. Inpassing pada tahun 2011 belum menjangkau semua, sehingga ada susulan tambahan pada tahun 2013 dan 2014, namun juga belum semua.
''Direktorat Pendidikan Madrasah di Kemenag Pusat hanya membuka sekali itu saja pengusulan inpassing dan tidak ada lagi susulan berikutnya,'' katanya.
''Untuk pembayaran inpassing tahun 2015 dan 2016 tunjangan profesinya sudah terbayar semua. Pembayarannya di masing-masing Kab/Kota, kami di provinsi hanya melakukan pemantauan,'' tambahnya.
Mengenai KIP, Noor Fahmi menerangkan, kouta yang diberikan bagi pondok pesantren tidak terpenuhi semuanya karena persyaratan yang cukup ketat. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Kabid Pendidikan Madrasah H. Fajriannor Subhi.
Menurut Fajri, pada tahun 2015 tidak banyak santri yang mendapatkan KIP dikarenakan persyaratan yang cukup ketat, di antaranya para santri tersebut harus punya akta kelahiran sesuai daerah tempat pondok dan rekomendasi miskin dari kepala desa bersangkutan. Meski demikian, pada tahun 2016, KIP yang terserap mencapai 89%.
Kendala distribusi lainnya adalah pihak bank penyalur KIP mempersaratkan akte kelahiran santri atau minimal keterangan kepala desa saat akan membuka rekening. Kemenag sudah menyampaikan hal itu kepada pihak OJK, dan mereka siap membantu. Dari laporan Kankemenag Kab/Kota awal Februari kemarin, saat ini sudah tidak ada masalah lagi terkait pembuatan rekening penerima KIP.
Fajri mengaku optimis distribusi KIP bagi para santri pada tahun ini akan lebih optimal. Persyaratan di tahun 2017 ini sudah tidak terlalu ketat lagi, cukup diketahui kyai pondok pesantren bahwa santri tersebut miskin. Mudah-mudahan 2017 bisa tersalurkan 100 persen,'' harapnya.
Santri Jadi Dokter
Bertemu dengan para santri, anggota Komisi VIII Muslich memberikan motivasi bahwa saat ini terbuka bagi mereka peluang untuk kuliah kedokteran. Menurutnya, Kementerian Agama saat ini tengah membuka program beasiswa yang memungkinkan para santri untuk belajar di berbagai perguruan tinggi ternama.
"Kemaren ada 3 lulusan dari Aliyah yang pondok pesantren itu, yang dua masuk ke kedokteran, yang satu masuk di kuliah farmasi," kata Muslich.
Menurutnya, lulusan Aliyah dan pesantren saat ini bisa kuliah gratis asalkan nilainya bagus. "Yang nilainya baik ini, bisa diusulkan atau test S1 beasiswa," katanya.
"Semoga santri-santri yang lulus dari pondok pesantren ini tidak hanya cerdas, jadi orang yang alim tapi soleh," harapnya.
Ikut juga dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ini, Muhammad Lutfi, Wenny Haryanto, Anim Falachuddin Mahrus, Try Murni, Dwi Astuti Wulandari, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, dan Ledia Hanifa Amaliah.
Selama di Kalsel, mereka didampingi Kakanwil Kemenag Kalsel beserta jajarannya, serta Kasubdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pendidikan Madrasah Abdulah Alkholis. (kemenag.go.id)