Skip to main content

Moratorium Izin Umrah Dicabut, Kemenag Persilahkan Masyarakat Ajukan Izin


Nizar Ali 
Kementerian Agama telah mencabut moratorium pemberian izin baru bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kebijakan ini ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) No 28 tahun 2020 tentang Pencabutan atas KMA No 229 Tahun 2018 tentang Moratorium Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah tertanggal 3 Februari 2020.
Menurut siaran pers Humas Kemenag, dengan terbitnya KMA tersebut, masyarakat kini dapat kembali mengajukan izin baru sebagai PPIU setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Nizar, menyatakan bahwa pencabutan moratorium dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertindak sebagai PPIU. Kebijakan mencabut moratorium ini juga dilandasi telah membaiknya sistem pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perjalanan umrah.
"Pencabutan moratorium ini akan memberikan ruang berkembangnya dunia usaha bisnis syari'ah sehingga diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," terang Nizar di Jakarta, Kamis (13/02).
“Sistem perizinan dan pengawasan yang berbasis online sudah siap. Itu juga yang menjadi alasan untuk membuka kembali pemberian izin sebagai PPIU," sambungnya. 
Namun, tidak semua masyarakat dapat mengajukan. Pemberian izin baru tidak berlaku bagi PPIU yang telah dicabut izinnya karena mendapat sanksi hukum terkait penyelenggaran umrah dan haji khusus. Izin baru juga tidak bisa diberikan kepada Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan umrah dan haji khusus
"Mereka yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat mengajukan izin. Ini upaya preventif dan pelindungan agar masyarakat terhindar dari perbuatan pihak-pihak yang tidak punya niat baik. Juga agar memberikan efek jera kepada mereka dan tidak ditiru oleh yg lain," terang Nizar.
"Saya telah bersurat ke Kepala Kanwil Kemenag Propinsi seluruh Indonesia agar melakukan persiapan terhadap sarana dan sumber daya manusia berkaitan dengan dicabutnya moratorium ini," sambungnya.
Untuk mendukung pelaksanaan KMA tersebut, telah diterbitkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 100 Tahun 2020 tentang Persyaratan Rekomendasi Izin Operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadan Umrah (PPIU). Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim mengatakan, Kepdirjen ini harus menjadi panduan bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam memberikan rekomendasi penerbitan izin. Karena itu,  pihaknya akan segera menggelar sosialisasi kepada para Kanwil terkait substansi KMA dan Kepdirjen ini agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. 
“Dengan Kepdirjen ini, pemberian rekomendasi izin yang menjadi kewenangan Kanwil akan dilakukan secara obyektif, transparan, dan terukur,” tegasnya.
Kepdirjen ini mengatur syarat dan prosedur pemberian rekomendasi izin oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi. Ada 13 syarat yang harus dilengkapi oleh BPW yang akan mengajukan permohonan rekomendasi izin. 
Persyaratan tersebut adalah: 
1. Fotokopi akte notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai BPW, 
2. Fotokopi KTP pemilik saham, komisaris, dan direksi. "Semuanya harus WNI dan beragama Islam," tandas Arfi.
3. Surat pernyataan bermaterai pemilik saham, komisaris, dan direksi bahwa perusahaan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan umrah dan haji khusus. 4. Pernyataan bermaterai bahwa tidak pernah dan tidak sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan umrah dan haji khusus.
5. Fotokopi sertifikat hak milik atau perjanjian sewa kantor paling singkat empat tahun yang disahkan notaris
6. Surat keterangan domisili perusahaan dari Pemerintah Daerah
7. Fotokopi pengesahan tanda daftar usaha pariwisata
8. Dokumen laporan kegiatan usaha  paling singkat dua tahun sebagai BPW
9. Fotokopi sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori BPW yang masih berlaku
10. Struktur Organisasi BPW yang ditandatangani Direktur Utama dan dibubuhi cap perusahaan 
11. Fotokopi Surat kontrak kerja karyawan BPW
12. Dokumen laporan keuangan perusahaan dua tahun terakhir yang diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opinion Wajar Tanpa Pengecualian.
13. Fotokopi surat keterangan fiskal dan fotokopi NPWP atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan.
Selain verifikasi dokumen persyaratan, kata Arfi, Kanwil juga harus melakukan peninjauan lapangan, cek rekam jejak pelanggaran hukum, dan koordinasi dengan instansi terkait sebelum menerbitkan izin rekomendasi izin operational sebagai PPIU.
"Surat rekomendasi izin operasional sebagai PPIU ditandatangani oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan tidak bisa diwakilkan," tandasnya.
Moratorium izin Baru PPIU telah diberlakukan sejak 2018. Saat ini, PPIU yang memiliki izin dari Kemenag  berjumlah 979 PPIU.(kemenag/ulul).

Comments

ARTIKEL POPULER

Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam

BRNews - Kementerian Agama Kabupaten Pati melalui Seksi Bimas Islam melaksanakan pembinaan kepada Penyuluh Agama Islam non PNS tahun 2017 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Senin kemarin (24/7/2017).

Indo Barometer: Publik Puas Terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin


Lembaga survei Indo Barometer merilis hasil survei terbaru mengenai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

"Dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, sebesar 70,1 persen publik puas dengan kerja Presiden Jokowi, sementara yang tidak puas 27,4 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, di Jakarta, Ahad (16/2/2020).
Hasil survei tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan survei yang dilakukan Maret 2015 yang menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sebesar 57,5 persen, sementara 37,5 persen tidak puas.


Qodari menjelaskan bahwa hasil survei juga menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Wapres Ma'ruf Amin sebesar 49,6 persen dan yang tidak puas sebesar 37,5 persen.

Sebagai perbandingan, pada survei Maret 2015 menunjukkan publik yang puas dengan kinerja Wapres Jusuf Kalla sebesar 53,3 persen, sementara yang tid…

Kemenag Kebumen Bedah Kisi-kisi Soal Ujian Sekolah PAI


Jelang pelaksanaan Ujian Sekolah PAI tahun 2020, Kantor Kemenag Kabupaten Kebumen melalui seksi PAIS melaksanakan bedah kisi-kisi soal Ujian Sekolah PAI di aula lantai 2, Jum'at (14/2/2020).

Sebanyak 50 guru PAI perwakilan dari KKG PAI tingkat kecamatan di wilayah Kebumen mengikuti kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini.

Kasi PAIS Halim Darmawan yang didampingi oleh 6 Pengawas PAI berharap agar proses penyusunan soal PAI sudah final pada akhir Februari nanti. “Akhir februari saya harap seluruh soal bisa disusun dan dikondisikan dengan baik,” ucap Halim.
Kamilan selaku Ketua Kelompok Kerja Guru (KKG) PAI Kabupaten Kebumen  berharap agar peserta bisa menyampaian hasilnya kepada rekan-rekan guru PAI di wilayah masing-masing,

“Saya berharap guru agama yang mengikuti kegiatan ini bisa menyampaikan hasilnya di wilayahnya masing masing,” harap Kamilan.

Berbeda sudut pandang dengan penyampai sebelumnya, Muhtar yang juga salah satu pengawas PAI mengatakan, jika guru s…

Garut Culture Festival Akan Meriahkar Hari Jadi ke-207 Kabupaten Garut

Dalam rangka Hari Jadi ke-207 Kabupaten Garut, salah satu tokoh Garut yang juga Pimpinan Dodol Picnic, H. Ato Hermanto, akan menggelar satu event bertajuk Garut Culture Festival. pada 14-15 Maret mendatang.
Ato Hermanto yang juga tokoh pariwisata, menuturkan, event ini merupakan persembahan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Garut dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-207 Kabupaten Garut.
"Kami menghadirkan kemasan menarik dari sisi budaya dan kultur yang menjadi basic dari event ini,” kata H. Ato saat memaparkan rencana kegiatan tersebut dihadapan Bupati Garut dan unsur Forkopimda Garut, Kamis lalu (13/2/2020) malam, di RM Pujasegal Jl. Otista Tarogong, Garut, dilansir Humas Jabar.
Kehadirannya, imbuhnya, tiada lain untuk membangkitkan pariwisata Garut Bersatu, Bersaudara da Bergoyang untuk Hari Jadi ke-207 Kabupaten Garut tahun 2020. Sejumlah acara yang akan digelar dalam Garut Culture Festival itu, diantaranya, Fun Bike, Trail Adventure, Garut Supermoto, Enduro, G…

Terkait Hasil Pilpres 2019, PBNU tak Yakin Terjadi People Power

BRNews.id - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas yakin tidak akan ada people power terkait dengan hasil Pemilihan Presiden 2019. Ia mengatakan sudah ada mekanisme konstiusional jika memang ada yang keberatan dengan hasil pemilu.

Jalankan Program, IPIM Jabar Lakukan Pertemuan dengan Plt Kakanwil Kemenag



Pimpinan Pusat Ittihad Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) Jawa Barat, beberapa waktu lalu menghadap Plt Kakanwil Kemenag Jawa Barat, H.A. Handiman Romdoby, di ruang kerjanya.

Pada kesempatan tersebut, KH. Zamakhsyari, sebagai Ketua Terpilih IPIM Jabar menyampaikan bahwa kedatangannya ini untuk melakukan koordinasi setelah terbentuknya  IPIM Jawa Barat yang nantinya akan bermitra dengan Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat.
"Ini merupakan salah satu upaya follow up dari pengembangan IPIM Pusat yang nantinya juga akan sampai pada tingkat daerah. IPIM ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perhatian dan kesejahteraan bagi imam masjid," ungkapnya.

Maka dari itu, ia meminta kepada Plt Kakanwil untuk memberikan arahan mengenai pembentukan kepengurusan dan langkah selanjutnya yang akan dijadikan program kerja bagi IPIM Jawa Barat.

Ia mengungkapkan bahwa program kerja IPIM Jabar akan bersinergi juga dengan program pemerintah Jawa Barat yang  saat ini sedang fokus pada pem…

Di Rakerda MUI Surabaya, Risma Minta Ulama Sampaikan Bahaya Perzinahan


Saat membuka Rakerda MUI Kota Surabaya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang hadir didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Suharto Wardoyo dalam sambutannya menyampaikan peran penting ulama dalam mengawal Kota Surabaya.

Ia mengungkapkan, perzinaan di kota Surabaya mulai menunjukkan pengurangan, ditempat umum, Satpol PP bisa mengawasi dan melakukan tindakan. 

"Di Forum ini, saya mohon bantuan kepada para kyai dan ulama untuk memberikan pengarahan dan pencerahan terkait bahaya perzinaan," kata Walikota Surabaya ini.
"Kami ingin untuk menindaklanjuti hal ini bekerjasama dengan MUI, takmir/pengurus Masjid dikumpulkan per kecamatan untuk memberikan pengarahan dan pencerahan terkait bahaya perzinaan dan batasan pergaulan anak–anak dan remaja menurut agama,” kata Walikota lagi.


Risma menambahkan, peran aktif dalam mengawasi dan membina anak –anak dengan agama yang benar sangat dibutuhkan.

“Anak – anak kita klo tidak dipegang, suatu ketika lepas. Kuatir…

KUA di Muara Bengkal Kutai Timur Bimbing Imam dan Khatib



Dalam rangka mewujudkan pemahaman keagamaan sesuai syariat Islam di Kab. Kutai Timur terutama di Kec. Muara Bengkal, Kantor Urusan Agama (KUA) setempat menggelar Bimbingan Imam dan Khatib yang  dilaksanakan di Masjid At Taqwa, Muara Bengkal Ulu pada Ahad beberapa waktu lalu.

Bimbingan bagi Imam dan Khotib ini sendiri di hadiri  77 orang yang mana semula direncanakan hadir sebanyak 90 orang dari berbagai desa di wilayah Kec. Muara Bengkal. Ini menggambarkan antusias dari peserta yang ke semuanya berasal dari pengelola maupun pengurus masjid di beberapa wilayah desanya.
Kepala KUA, Abdul Rasyid dalam kesempatan itu menerangkan bahwa bimbingan dan pelatihan bagi imam dan khatib ini sendiri merupakan program kerja bagi pembinaan keagamaan di Kec. Muara Bengkal khususnya berkenaan pelaksanaan ibadah shalat Jum’at.

Kegiatan ini  terlaksana berkat keingingan bersama para pengurus dan takmir masjid, dalam penyelenggaraan  pelatihan bagi imam serta khatib. 

Dalam bimbingan ini, narasumber ya…

Apa Tujuan Muktamar NU



Tahun 2015 Organisasi Masyarakat terbesar di Asia Tenggara, bahkan dunia, Nahdlatul Ulama (NU) mengadakan Muktamar. Setelah beberapa bulan lalu beragam wacana terkait dengan tempat dan kepanitiaan, akhirnya pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang di kantor PBNU Jakarta, Jum’at (5/12/2014) memutuskan tempat pelaksanaan Muktamar NU ke-33 dilaksanakan di Jombang, Jawa Timur.

Lion Air Group Sambut Kedatangan 18 Kru Batik Air dari Natuna



Presiden Direktur Lion Air Group Edward Sirait menyambut kedatangan 18 kru Batik Air yang baru selesai dikarantina di Hanggar Lanud Raden Sadjad Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau selama 14 hari.

“Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman kru dari misi kemanusiaan rute Wuhan-Batam dan kemudian mereka dikarantina di Natuna,” kata Edward di Lion Air Group Simulator, Jakarta, Sabtu.

Edward mengatakan pihaknya sangat bersyukur karena penerbangan misi kemanusiaan rute Soekarno-Hatta, Tangerang–Wuhan—Batam untuk menjemput 238 WNI itu telah berjalan dengan lancar.

“Kita bersyukur bahwa misi ini dapat dilakukan dan mereka juga kembali ke tanah air dalam keadaan sehat,” ujarnya.

Edward menyadari bahwa tanggung jawab yang diberikan kepada 18 kru awak kabin Batik Air dengan pesawat A330 tersebut merupakan tugas yang berat dan menjadi beban tersendiri.

“Saya percaya ini hal yang paling beban karena pasti sebagai manusia kalian juga pasti bertanya. Tapi waktu memberangkatkan, saya lihat wajah…