Khutbah Jum'at Diatur, MUI Jabar: Ini Mengekang Kebebasan
 |
| rafani achyar (detik). |
Menurutnya, hal itu dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Selain itu, ia juga menilai pengaturan teks khutbah itu dapat membuat khotib atau penceramah terkekang.
"Kalau maksudnya itu menyeragamkan, apalagi sampai menyediakan teks umpamanya, ini menurut saya tidak bagus. Bahkan berpotensi mengundang reaksi yang menimbulkan keriuhan juga," ucap Rafani ketika detikcom menghubngi via telepon, Rabu (22/1/2020).
Bila dilaksanakan, menurut Rafani, aturan tersebut bakal mengekang kebebasan masyarakat. Menurutnya, hal itu dapat berujung pada hak asasi manusia.
"Karena kalau penyeragaman, kalau diseragamkan, apalagi teks sama, itu artinya sama dengan mengekang kebebasan beragama. Nanti orang mengaitkan dengan hak asasi. Kan hak asasi harus mengakui kebebasan beragama," kata dia.
Menurut Rafani, kebebasan dalam menyampaikan khutbah ini sudah ada sejak lama sehingga, bila memang ada wacana baru, hal itu bisa menimbulkan konflik.
"Sedangkan soal khutbah sudah berjalan lama, dari dulu seperti ini kita diberi kebebasan dan tidak pernah ada masalah. Lantas kalau mau diseragamkan, ada masalah apa sebetulnya?" ujar Rafani.
Kemenag Bandung mengungkapkan wacana mengatur teks khotbah Jumat dilakukan untuk mencegah paham radikalisme. Menurut Rafani, justru hal itu tidak akan mempengaruhi banyak.
"Kalau kekhawatiran paham ekstremisme, kalau di khotbah Jumat nggak akan besar pengaruhnya, paling berapa menit. Pada umumnya (khotbah) 20 menit. Khotbah itu kemudian jemaah heterogen. Nggaklah, nggak perlu khawatir," katanya.
"Kalau memang yang dikhawatirkan paham ekstrem, ekstremisme berkembang justru dalam kegiatan yang sifatnya intensif. Kegiatan pengajian, terus kajian Subuh, terus kan ada usroh-usroh di masjid yang sepuluh orang, 15 orang tiap usroh, itu kan ada murobi-nya. Yang begitu yang harus diwaspadai, bukan khotbah Jumat," Rafani menambahkan.
Selain itu, Rafani berujar, "Ini kan soal ritual. Jadi, kalaupun ada yang menyimpang dari ritual, jemaah kan sudah tahulah. Khotbah ini ada rukun, ada syarat, jadi jamaah sudah tahulah ya. Walaupun kenyataan memang ada masjid-masjid yang khatibnya itu keras, tapi jwmaah tahulah nggak ini, kan yang dikejar salatnya".
Karena itu, MUI Jabar meminta Kemenag mengkaji ulang wacana itu. Kalaupun dilaksanakan, pihaknya meminta agar disosialisasikan kepada masyarakat luas.
MUI Jabar mengimbau Kemenag untuk berkomunikasi berkaitan dengan hal tersebut sehingga MUI nantinya bisa menjelaskannya kepada publik.
"Kalau menurut saya dikaji ulanglah. Terus, kalau punya maksud apa, jelaskan dulu kepada masyarakat apa latar belakangnya gitu. Dan koordinasi dengan kita MUI. Kalau ada apa-apa, ujungnya ke MUI, sementara selama ini kan tidak ada komunikasi sebelumnya," kata Rafani. (detik/ulul).