Skip to main content

Tarif Baru Iuran BPJS Kesehatan yang Diatur dalam Perpres 75/2019



Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (tengah) memberikan keterangan pada pers  di Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta, Jumat (25/10/2019). Foto Antara/Nova Wahyudi

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada 24 Oktober 2019 yang mengatur tarif baru iuran BPJS Kesehatan yang akan berlaku per 1 Januari 2020.

Pertimbangan Perpres 75/2019, yang dikutip dari laman setkab.go.id, Rabu, menyebutkan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres ini mengubah Pasal 29 sehingga menjadi berbunyi: 1. Iuran bagi Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp42.000 per orang per bulan.

2. Besaran Iuran sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019. Adapun iuran bagi Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) yang terdiri atas Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud yaitu sebesar 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan.

Baca juga: BPJS Diminta Perbaiki Pelayanan, Jangan Hanya Bisa Naikkan Iuran

"Iuran sebagaimana dimaksud dibayar dengan ketentuan sebagai berikut: a. 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja; dan b. 1 persen dibayar oleh Peserta," bunyi Pasal 30 ayat (2) Perpres 75/2019.
Kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar Iuran sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan oleh: a. Pemerintah Pusat untuk Iuran bagi Pejabat Negara, PNS pusat, Prajurit, Anggota Polri, dan Pekerja/pegawai instansi pusat; dan b. Pemerintah Daerah untuk Iuran bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, PNS daerah, kepala desa dan perangkat desa ,dan Pekerja/pegawai instansi daerah.

Baca juga: IDI Paparkan Defisit BPJS Derdampak pada RS Hingga Pasien

"Iuran sebagaimana dimaksud dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali bagi kepala desa dan perangkat desa," bunyi Pasal 30 ayat (4) Perpres ini.

Dijelaskan dalam Perpres ini, Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, atau Anggota Polri sebagaimana dimaksud terdiri atas Gaji atau Upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah.

Sementara Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk kepala desa dan perangkat desa serta Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

"Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU selain Peserta sebagaimana dimaksud terdiri atas Gaji atau Upah pokok dan tunjangan tetap, yang merupakan tunjangan yang dibayarkan kepada Pekerja tanpa memperhitungkan kehadiran Pekerja," bunyi Pasal 33 ayat (3,4) Perpres ini.

Baca juga: Tiga Desa di Kudus Ditetapkan Jadi Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Ketentuan mengenai komposisi persentase, batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan, dan dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk Pejabat Negara, PNS pusat, Prajurit, Anggota Polri sebagaimana dimaksud, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud pada instansi pusat, menurut Perpres ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019.

Sementara ketentuan mengenai: a. komposisi persentase, batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan, dan dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS daerah, kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud, dan Pekerja/pegawai pada instansi daerah; dan b. batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan bagi Peserta PPU untuk pegawai swasta sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.
Peserta Bukan Penerima Upah Menurut Perpres ini, Iuran bagi Peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan Peserta BP (Bukan Pekerja) yaitu sebesar: a. Rp42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; b. Rp110.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau c. Rp160.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

"Besaran Iuran sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020," bunyi Pasal 34 ayat (2) Perpres ini.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 24 Oktober 2019, oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. (antara/alfa).

Comments

ARTIKEL POPULER

Tak Mampu Bayar Hutang Diajak Berhubungan Badan

BRNews - Universitas Nasional (UNAS) Jakarta bekerjasama dengan BMT dan DKM Baiturrahman beberapa waktu lalu mengadakan pelatihan penguatan usaha ekonomi berbasis syariah dan manajemen BMT (Baitul Maal wa Tamwil) .

Hindari Sengketa Tanah, Kemenag Kota Tasik Bantu Sertifikasi Tanah Wakaf


Jumlah tanah wakaf di Kota Tasikmalaya tersebar di beberapa lokasi, setiap tahun bahkan jumlah tanah wakaf selalu bertambah yang tidak diimbangi dengan jumlah nadzir (pengelola wakaf) yang mendaftarkan tanah wakaf tersebut kepada pihak  yang berwenang.
Menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
Tidak jarang di kemudian hari muncul sengketa tanah antara nadzir dengan keluarga waqif (orang yang mewakafkan) atau bahkan intern nadzir itu sendiri. Sedangkan bukti sertifikat saat orang yang mewakafkan dahulu masih hidup, tidak ada yang mengurus.
Oleh karena itu, Kementerian Agama Kota Tasikmalaya melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam memberikan bantuan sertifikasi tanah wakaf di 11 lokasi di Kota Tasikmalaya.

Proses pendaftaran tanah …

ACT Salurkan 1 Ton Untuk Pesantren di Pelosok Sulsel

Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulawesi Selatan untuk kali pertamanya menyalurkan bantuan beras sebanyak satu ton kepada Pesantren Darul Istiqamah Towuti yang tempatnya sangat terpencil di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Koordinator tim ACT MRI Sulsel, Nur Ali Akbar di Makassar, Selasa, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan tahap awal dari bentuk kepedulian ACT terhadap dunia pesantren.

"Kita berharap bahwa ini adalah langkah awal untuk berbagi kepedulian terhadap pesantren-pesantren khususnya yang terpencil atau pelosok agar pembinaan terhadap santri sebagai generasi penerus perjuangan Islam bisa terus berlanjut," kata Ali.

Ali menyebutkan bahwa ia bersama empat orang rekannya butuh waktu 14 jam perjalanan ditambah dua jam menyeberangi danau untuk bisa tiba di pesantren.

Secara gotong royong, bantuan beras itu diangkut oleh relawan, para santri dan pembina sejauh 500 meter dari titik pemberhentian kendaraan.

"Maklum, lokasinya yang di tepian danau membuat logistik…

Seorang Ibu Masuk Surga Karena Anaknya Merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW

Prof. Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al Maliki berkata :

لا أعظم لتفريج الكربات ولا لد فع المهمات ولالشرح الصدر ولا لإ زالة البلاء ولا لدفع الشر ولا لجلب الرزق لا أعظم من ورد الصلاة والسلام علي الرسول صلي الله عليه وسلم.

"Tidak ada cara yg lebih baik dan ampuh untuk mengatasi masalah, menolak musibah, melapangkan hati, menghilangkan kegelisahan, menolak musibah, menutup malapetaka, mendatangkan rezeki, selain memperbanyak sholawat kpd nabi muhammad ﷺ."

Tidak hanya itu, seorang ibu bahagia di alam Barzakh sebab anaknya yang masih hidup menggelar maulid Nabi ﷺ. Syekh Abdulloh bin Isa al-Anshori bercerita :
"Saya punya tetangga seorang wanita sholihah yang punya anak sholeh pula. Ia orang faqir yang tak punya apa-apa kecuali uang 1 dinar (setara emas 4,25 gr) dari hasil ia kerja menganyam. Suatu hari wanita itu meninggal. Maka berkata anaknya tadi :
‘Uang 1 dinar ini adalah jerih payah ibuku dari menganyam, demi Alloh tidak akan aku belanjakan kecuali dalam hal u…

DPR Pertanyakan 481 Perguruan Tinggi Islam yang Belum Terakreditasi




Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Yandri Susanto mempertanyakan 481 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) yang belum terakreditasi.

"Sejumlah 481 PTKIN yang belum terakreditasi, ini persoalan serius," kata Yandri di sela rapat kerja bersama DPR-Kementerian Agama mengenai evaluasi anggaran tahun 2019 dan rencana anggaran 2020 di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Menurut dia, apabila PTKIN tersebut tidak kunjung mendapat akreditasi maka akan menyulitkan mahasiswa kampus terkait dalam mencari pekerjaan.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengatakan terdapat sejumlah instansi yang menyeleksi calon karyawannya dengan salah satu pertimbangannya akreditas kampus terkait.
Baca juga: Saatnya Perguruan Tinggi Islam Fokus Meningkatkan Mutu

Baca juga: Dirjen Pendidikan Islam Targetkan Tahun 2019 Semua UIN Terakreditasi A

"Kalau nggak terakreditasi maka akan sulit mahasiswanya mencari pekerjaan. Untuk jadi ASN atau pekerjaan lain," kata dia.

Adapun rapat kerja an…

Salman Amrillah, Qori Asal Jabar Raih Juara I MTQ Internasional di Iran

BRNews.id - Salman Amrillah dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) berhasil meraih juara 1 kategori tilawah dewasa pria dalam MTQ Internasional Iran ke-36 di Tehran.

Celana Cingkrang dan Cadar, Jokowi: Itu Pilihan Pribadi


Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun tak luput dimintai tanggapan terkait polemik berpakaian ASN. Bagi Jokowi cara berpakaian merupakan pilihan pribadi.

"Kalau saya ya yang namanya cara, cara berpakaian, cara berpakaian itu kan sebetulnya pilihan pribadi-pribadi, pilihan personal atau kebebasan pribadi setiap orang," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (1/11/2019).
Namun begitu, dia mengingatkan bahwa setiap instansi memiliki aturan yang harus dipatuhi. "Tetapi di sebuah institusi, kalau memang itu ada ketentuan cara berpakaian, ya tentu saja harus dipatuhi," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi membantah bahwa dirinya melarang aparatur sipil negara (ASN) mengenakan cadar dan celana cingkrang. Dia menegaskan, dirinya tak berhak mengatur hal-hal tersebut.

"Saya enggak berhak dong, masa menteri agama mengeluarkan larangan. Enggak ada. Menteri agama, paling-paling merekomendasikan," ungkapnya.

Dia mengatakan, pernyataan tersebut…

Bamsoet Ajak Pelajar Islam Indonesia Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak para pelajar Indonesia di setiap tingkatan, dari mulai pendidikan menengah, atas, hingga tinggi, tak alergi dengan politik. Memahami politik sejak dini sangat penting, sehingga generasi muda bangsa tak gagap menghadapi berbagai situasi bangsa yang dinamis dan tak mudah di provokasi oleh segelintir orang yang menginginkan Indonesia terpecah belah.

Dengan memahami politik secara jernih, kata Bamsoet, generasi pelajar tak akan tersesat dalam hiruk pikuk politik yang terkadang penuh adu domba. Misalnya dalam hal penyampaian pendapat, tak perlu dengan kerusuhan sebagaimana yang beberapa waktu lalu sempat terjadi. Jangan mudah diprovokasi.

"Sebagai lembaga perwakilan rakyat, MPR, DPR, dan DPD RI selalu terbuka. Pun demikian dengan lembaga kepresidenan dan pemerintahan lainnya. Demokrasi menjamin setiap orang menyampaikan pendapatnya secara terbuka tanpa kekerasan," ujar Bamsoet saat menerima Brigade Pelajar Islam Indonesia (PII), di Ruang Ke…

Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam

BRNews - Kementerian Agama Kabupaten Pati melalui Seksi Bimas Islam melaksanakan pembinaan kepada Penyuluh Agama Islam non PNS tahun 2017 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Senin kemarin (24/7/2017).

Kunker Mendikbud Sempatkan Takziah ke Keluarga Korban Sekolah Ambruk

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim menyempatkan diri takziah ke keluarga korban sekolah ambruk yang meninggal dunia yakni Irza Almira siswa kelas II SDN Gentong, Kota Pasuruan, Jawa Timur.

Kunjungan yang dilakukan Mendikbud itu dilakukan seusai dia melakukan peninjauan ke bekas reruntuhan bangunan sekolah yang tak jauh dari rumah korban, Kamis (7/11/2019).


"Tadi Pak Menteri bilang yang kuat, semoga tidak ada lagi kejadian seperti anak saya. Harus kuat dan tawakal," kata orang tua korban Irza yakni Zubair usai dikunjungi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim.

Ia juga berharap kepada Mendikbud supaya kalau ada pembangunan tidak ada lagi pengecilan anggaran atau dikorupsi.
"Jangan sampai kalau pembangunan itu ada pengecilan, atau dikorupsi," ujarnya.

Baca juga: Mendikbud Tinjau Sekolah Ambruk di Pasuruan

Nadiem sendiri, usai menjenguk keluarga korban enggan memberikan tanggapan meskipun dicegat oleh awak…