Skip to main content

Reuni 212, Mahfud MD: Yang Penting Dilaksanakan dengan Tertib Jangan Timbulkan Keributan


Menko Polhukam, Mahfud MD didampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Agama, Fachrul Razi, saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Foto Antara/Syaiful Hakim

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, tidak mempermasalahkan Reuni 212 di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, 2 Desember 2019 oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GPNF) Ulama, namun diingatkan acara itu tidak menimbulkan keributan.

"Kami menganggap itu adalah hak warga negara yang penting dilaksanakan dengan tertib, jangan menimbulkan keributan," kata Mahfud usai bertemu dengan Menteri Agama, Fachrul Razi, dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemberitahuan terkait kegiatan Reuni 212 sudah disampaikan kepada pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan UU.
"Kita mempersilahkan, tetapi supaya diatur dengan sebaik-baiknya, sekali lagi untuk tidak menimbulkan pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang," katanya dikutip Antara.

Aparat keamanan akan melakukan pengawalan kegiatan Reuni 212 agar berjalan dengan aman dan lancar.

"Kita akan mengawalnya dan melindunginya tentu saja, mengawasinya dan melindunginya sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," ucap Mahfud.


Sebelumnya, Ketua GPNF Ulama, Yusuf Muhammad Martak, memastikan menggelar Reuni 212 pada Desember di penghujung tahun ini.

"Jadi, reuni itu pasti akan diadakan setiap tahun karena sudah berjalan 2 periode 2017 dan 2018. Jadi, pada tahun 2019 reuni akan diadakan lagi," kata Yusuf di Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Selasa (5/11).

Ia mengatakan, penyelenggaraan reuni pada tahun ini akan terlepas dari unsur politik karena tidak bebarengan dengan perhelatan politik.


"Mudah-mudahan yang hadir dahulu punya waktu, keuangan, dan sebagainya dan tidak hanya karena ada momen-momen pilpres. Akan tetapi, itu tidak menjadi suatu target bagi kami mengenai jumlah. Semangat dan kebersamaan tetap harus kami jaga," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Zainut Tauhid Saadi, mengatakan, Reuni 212 agar berlangsung dengan damai tanpa anarkis.

Aksi menyampaikan pendapat di ruang publik, kata dia, tidak dilarang di Indonesia karena bagian dari demokrasi dan hak asasi berekspresi.

Di negara demokrasi, lanjut dia, negara yang menjunjung tinggi hak asasi. "Saya kira keinginan berkumpul, menyampaikan berpendapat, saya kira sah-sah saja sepanjangsesuai dengan koridor hukum," ucapnya. (antara).

Comments

ARTIKEL POPULER

Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam

BRNews - Kementerian Agama Kabupaten Pati melalui Seksi Bimas Islam melaksanakan pembinaan kepada Penyuluh Agama Islam non PNS tahun 2017 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Senin kemarin (24/7/2017).

180 Mahasiswa Ikuti Bimbingan Perkawinan yang Digelar Kemenag Cianjur



Setelah sukses menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sampai dengan 50 angkatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur melalui Seksi Bimas Islam kini menggelar kegiatan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Usia Nikah, yang dilaksanakan selama tiga hari mulai 19-21 November 2019 di Hotel Delaga Biru, Pacet Cianjur.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 180 orang mahasiswa yang terbagi ke dalam tiga angkatan. Angkatan pertama terdiri dari 60 orang mahasiswa asal Universitas Putra Indonesia dan Akademi Keperawatan Cianjur. Angkatan kedua terdiri dari 60 orang mahasiswa asal Akademi Kebidanan, STIEMB Cabang Cianjur, dan STISNU Cianjur. Sedangkan angkatan ketiga terdiri dari 60 orang mahasiswa asal Universitas Suryakancana dan STAIS Al-Azhari Cianjur.

Kasi Bimas Islam Kemenag Cianjur, Asep Khaerul Mu'min dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata peran pemerintah untuk mewujudkan ketahanan keluarga, yang pada akhirnya berpengaruh kepada ke…

Ulama Afganistan Belajar Islam Indonesia, Pemuda Kita Belajar Perang ke Sana

Sejumlah Ulama Afganistan pernah datang ke Indonesia untuk belajar bagaimana negeri multi etnis ini menjaga kerukunan antar umat beragama. Maklum, Afganistan telah dilanda konflik horizontal yang berkepanjangan. Padahal, penduduk mereka relatif homogen,  tidak semajemuk Indonesia. Sementara itu, sebagian pemuda Indonesia justru belajar perang ke Afganistan. "Aneh, ada pemuda kita,  anak muda Indonesia ke Afganistan untuk belajar perang, lalu pulang ke Indonesia dan malah ngajarin indonesia perang," terang Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi saat bersilaturahim dengan MUI dan ASN Kanwil Kemenag Maluku di Ambon, Senin (25/11). Hadir, Kakanwil Kemenag Prov Maluku, Rektor IAIN Ambon, Rektor IAKN Ambon, Ketua MUI Provinsi Maluku, Ketua MUI Kota Ambon, ASN Kanwil Kemenag Maluku. Menurut Wamenag, fenomena ini harus diwaspadai. Apalagi, Indonesia tengah giat memasarkan pola keberagamaan yang moderat (wasathiyah) kepada dunia internasional agar benar-benar menjadi referensi b…

Beri Rekomendasi Perpanjangan Izin, Menag: FPI Beda dengan HTI



Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan, pihaknya telah memeriksa dan memverifikasi ormas Front Pembela Islam (FPI) sebelum memberikan rekomendasi perpanjangan izin. Hasil verifikasi yang dilakukan menunjukkan bahwa FPI siap setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini lah yang membuat Kementerian Agama dapat memberikan rekomendasi perpanjangan izin tersebut.

Hal ini disampaikan Fachrul, menjawab pertanyaan media tentang perbedaan perlakuan pemerintah terhadap FPI dibandingkan dengan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), usai Rapat  Kerja bersama Komisi VIII DPR, di Jakarta, Kamis (28/11/2019).
“Kami sudah tanya ya. Mengapa masih menyebut (khilafah). Kemudian mereka menjelaskan, penjelasannya yang dimaksud lain dengan yang disampaikan HTI. Kemudian kami baca, ternyata setelah kami baca ya betul memang berbeda. Kemudian ok, kami beri (rekomendasi),” kata Fachrul dikutip situs resmi Kemenag RI.

Fachrul pun menegaskan tidak akan mencabut rekomendasi yang telah …

Rumah Zakat Inisiasi Program Sedekah Jelantah untuk Pemberdayaan Lansia



Rumah Zakat menginisiasi Program Sedekah Jelantah untuk digunakan sebagai pemberdayaan kesehatan lansia di RW 19 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Setiap bulanya, para lansia mengumpulkan jelantah yang akan disedekahkan dan ditukar dengan pelayanan kesehatan.

Jelantah yang dikumpulkan nantinya akan dijual ke bank jelantah untuk dijadikan biodiesel. Hasil dari penjualan tersebut akan dikumpulkan menjadi kas dan digunakan kembali untuk kegiatan sosial di wilayah RW 19.
“Dengan menyetorkan minyak jelantah, penggunaan minyak bekas pakai tersebut menjadi berkurang. Selain itu juga pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari jelantah akan semakin berkurang,” ujar Relawan Rumah Zakat, Senin (2/12) dilansir website Prov. Jabar.

Program Sedekah Jelantah membantu para Kader Posyandu untuk melakukan pengecekan kesehatan. Dengan adanya program tersebut, tingkat kedatangan lansia ke posyandu pun semakin meningkat.

Selain itu, Rumah Zakat juga menyediakan Kartu Lansia Sehat. Hal t…

Reuni 212, Menag: Silakan Saja, Tapi Jaga Ketertiban


Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan dirinya mempersilakan kelompok massa menggelar Reuni 212. Pernyataan ini disampaikan Menag kepada media, menanggapi rencana adanya aksi massa Reuni 212 yang akan berlangsung di Monas, 2 Desember mendatang.
“Kan sudah ditegaskan, bahwa itu hak semua orang. Silakan saja. Dia mengajukan, Polisi mengizinkan, silakan saja,” ujar Menag Fachrul, Kamis (28/11) dikutip situs Kemenag.
Namun, Menag yang ditemui usai melaksanakan Rapat Kerja Pendahuluan Penetapan BPIH 1441H/2020M, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta mengingatkan agar peserta aksi diminta untuk selalu menjaga ketertiban serta menjaga hak pihak lain.
“Kita pesannya, supaya jaga ketertiban. Semua punya hak, termasuk rakyat yang lain punya hak untuk tidak terganggu,” pesan Menag.
Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid. "Reuni 212 hukumnya mubah atau boleh-boleh saja, tidak ada anjuran juga tidak ada larangan. Dilaksanakan tidak apa-…

Kelurahan Bengkalis Kota Dinobatkan Sebagai Model Kelurahan Sadar Kerukunan



Kelurahan Bengkalis Kota dinobatkan sebagai model Kelurahan sadar kerukunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

Peresmian tersebut dilakukan oleh Bupati Bengkalis di Wakili Asisten Administrasi Umum H Tengku Zainuddin pada Selasa lalu (3/12/19) dan ditandai penyerahan SK Penetapannya dari Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Riau Dr. H. Mahyudin, MA Kepada Lurah Bengkalis Kota bertempat di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja di Laut Bengkalis.

Bupati Bengkalis dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum mengatakan Program desa sadar kerukunan hadir sebagai bentuk realisasi cita-cita semua pihak yang menginginkan kehidupan antara sesama umat beragama tetap rukun, menjaga nilai persatuan dan kesatuan bangsa, potret pemahaman masyarakat dalam komitmen bernegara, yang tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga bersifat substansial.
Sementara itu Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkalis H. M. Nurnawawi ketika di konfirmasi tim Inmas Kanwil …

PBNU Sepakat Amandemen Terbatas UUD NRI 1945



Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai pemikiran dan sumbangsih kyai serta alim ulama dalam kehidupan kebangsaan kerap kali selalu lebih maju dibanding kalangan lainnya. Bisa dilihat dari hasil Musyawarah Nasional Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, 15-17 September 2012 lalu yang merekomendasikan Indonesia kembali ke sistem perwakilan dalam pemilihan pemimpin nasional dan daerah. Rekomendasi tersebut menyebutkan Presiden-Wakil Presiden dipilih oleh MPR RI, Gubernur-Wakil Gubernur melalui DPRD Provinsi, Bupati-Wakil Bupati melalui DPRD Kabupaten, dan Walikota-Wakil Walikota melalui DPRD Kota.

"Disaat kini masyarakat mulai ramai membicarakan amandeman UUD NRI 1945, dengan berbagai saran dan masukannya, PBNU justru sejak tahun 2012 sudah bersuara. Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi 'Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan' menjadi fokus utama mengembalikan pemilihan secara tidak langsung. …

FKPAI Kecamatan Mejayan Madiun Beri Santunan Anak Yatim

BRNews - Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, memberikan santunan bagi anak yatim piatu.FKPAI Mejayan terdiri 8 personil Penyuluh Agama Islam NON PNS dibawah koordinasi H. Kusnan sebagia Penyuluh Agama Islam Fungsional.

Anggota DPR Apresiasi Langkah BI Berdayakan Ekonomi Pesantren



Langkah Bank Indonesia (BI) dalam memberdayakan ekonomi pesantren di Tanah Air mendapatkan apresiasi Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati.

"(Langkah BI) ini sangat saya apresiasi," kata Anis Byarwati dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad kemarin.

Menurut dia, penting untuk mendorong ekonomi pesantren sehingga pondok pesantren yang ada dapat mandiri dan bermanfaat bagi kehidupan para santri maupun masyarakat sekitarnya.

Baca juga: Kemenperin Lanjutkan Program Cetak Wirausaha Baru di Pesantren

Di antara program yang dibiayai oleh Program Sosial Bank Indonesia di ponpes adalah digester pengolahan limbah kotoran santri, green house, hidroponik, pembelian mesin konveksi, bordir dan jahit, pengolahan air minum, pembelian mesin grafis dan printer, pembelian mesin pembuat pakan lele dan abon lele, pembuatan kandang kambing, pembuatan rak display trenshop dan pemajangan BI corner.
Sebelumnya, Bank Indonesia dan 110 pes…