Skip to main content

Demi Rakyat, Bamsoet Minta Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tidak Naik



Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak menaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBU-BP) Kelas III. Sesuai dengan hasil Rapat Kerja Gabungan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI dengan Kemenko PMK, Kemenkes, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan pada 2 September 2019.

"Hasil rapat kerja gabungan tersebut harus dihormati oleh seluruh pihak, khususnya Kemneko PMK dan Kemenkes. Untuk itu saya mendukung Menkes agar Menteri Keuangan dan Menko PMK tidak menaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Mereka adalah rakyat yang harus dilindungi negara. Jangan sampai juga institusi lembaga perwakilan rakyat terkesan dilecehkan. Persoalan mengenai defisit anggaran dalam BPJS Kesehatan, bisa dicarikan solusinya dengan efisiensi APBN dari pos-pos lainnya serta pembenahan internal BPJS Kesehatan. Jangan karena alasan defisit, lantas rakyat dikorbankan," ujar Bamsoet menanggapi polemik kenaikan BPJS Kesehatan, di Jakarta, Rabu (13/11/19).

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, negara punya tiga hal dasar yang wajib dipenuhi kepada rakyatnya, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Dengan pendapatan negara di tahun 2020 yang ditargetkan mencapai Rp 2.232,2 triliun, negara seharusnya mampu menjamin ketiga kebutuhan rakyat tadi. Utamanya, kesehatan yang menjadi modal utama bagi rakyat untuk beraktivitas.
"Kuncinya adalah pada political will pengelolaan keuangan negara (APBN). Apakah ditujukan sebesarnya untuk kebutuhan rakyat, atau justru ditujukan untuk belanja barang dan pembiayaan operasional perjalanan dinas kementerian/lembaga. Jangan sampai pemborosan/inefisiensi apalagi kebocoran APBN yang selalu terjadi setiap tahunnya, kembali terulang di 2020," jelas Bamsoet dalam keterangan tertulisnya yang diterima BRNews.id.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, data Kementerian Keuangan mencatat terjadinya inefisiensi anggaran di tahun 2016 mencapai Rp 50 triliun. Di tahun 2017 potensinya mencapai Rp 40 triliun. Badan Pemeriksaan Keuangan melaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2019, tercatat Rp 10.35 triliun APBN yang pengelolaannya diduga bermasalah.

"Selain dalam pemanfaatan pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan juga perlu memaksimalkan potensi pendapatan negara dari berbagai sektor perpajakan. Jangan ada lagi pengemplang pajak yang tak ditindak. Seharusnya setalah melakukan tax amnestry, sudah tak ada lagi pajak yang tertunggak dan diselewengkan. Seluruhnya harus masuk ke kas negara untuk kemudian dimanfaatkan guna kemakmuran rakyat," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menegaskan, jika iuran BPJS Kesehatan untuk PBU-BP Kelas III dinaikan, bukan tidak mungkin konsumsi masyarakat akan menurun lantaran tak punya uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Jika konsumsi rumah tangga sampai menurun, pada akhirnya akan turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Kuartal IV menurun menjadi 5,01 persen dibanding kuartal sebelumnya yang mencapai 5,17 persen. Ini menjadi laju terlemah sejak Kuartal I-2018. Jika iuran BPJS Kesehatan Kelas III dinaikan, bukan tidak mungkin rakyat akan menjerit dan mencekik pertumbuhan konsumsi rumah tanga. Pada gilirannya, akan berimbas kepada kondisi perekonomian nasional yang bisa jadi akan bergejolak," pungkas Bamsoet. (rls/*)

Comments

ARTIKEL POPULER

Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam

BRNews - Kementerian Agama Kabupaten Pati melalui Seksi Bimas Islam melaksanakan pembinaan kepada Penyuluh Agama Islam non PNS tahun 2017 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Senin kemarin (24/7/2017).

180 Mahasiswa Ikuti Bimbingan Perkawinan yang Digelar Kemenag Cianjur



Setelah sukses menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sampai dengan 50 angkatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur melalui Seksi Bimas Islam kini menggelar kegiatan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Usia Nikah, yang dilaksanakan selama tiga hari mulai 19-21 November 2019 di Hotel Delaga Biru, Pacet Cianjur.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 180 orang mahasiswa yang terbagi ke dalam tiga angkatan. Angkatan pertama terdiri dari 60 orang mahasiswa asal Universitas Putra Indonesia dan Akademi Keperawatan Cianjur. Angkatan kedua terdiri dari 60 orang mahasiswa asal Akademi Kebidanan, STIEMB Cabang Cianjur, dan STISNU Cianjur. Sedangkan angkatan ketiga terdiri dari 60 orang mahasiswa asal Universitas Suryakancana dan STAIS Al-Azhari Cianjur.

Kasi Bimas Islam Kemenag Cianjur, Asep Khaerul Mu'min dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata peran pemerintah untuk mewujudkan ketahanan keluarga, yang pada akhirnya berpengaruh kepada ke…

Ulama Afganistan Belajar Islam Indonesia, Pemuda Kita Belajar Perang ke Sana

Sejumlah Ulama Afganistan pernah datang ke Indonesia untuk belajar bagaimana negeri multi etnis ini menjaga kerukunan antar umat beragama. Maklum, Afganistan telah dilanda konflik horizontal yang berkepanjangan. Padahal, penduduk mereka relatif homogen,  tidak semajemuk Indonesia. Sementara itu, sebagian pemuda Indonesia justru belajar perang ke Afganistan. "Aneh, ada pemuda kita,  anak muda Indonesia ke Afganistan untuk belajar perang, lalu pulang ke Indonesia dan malah ngajarin indonesia perang," terang Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi saat bersilaturahim dengan MUI dan ASN Kanwil Kemenag Maluku di Ambon, Senin (25/11). Hadir, Kakanwil Kemenag Prov Maluku, Rektor IAIN Ambon, Rektor IAKN Ambon, Ketua MUI Provinsi Maluku, Ketua MUI Kota Ambon, ASN Kanwil Kemenag Maluku. Menurut Wamenag, fenomena ini harus diwaspadai. Apalagi, Indonesia tengah giat memasarkan pola keberagamaan yang moderat (wasathiyah) kepada dunia internasional agar benar-benar menjadi referensi b…

Beri Rekomendasi Perpanjangan Izin, Menag: FPI Beda dengan HTI



Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan, pihaknya telah memeriksa dan memverifikasi ormas Front Pembela Islam (FPI) sebelum memberikan rekomendasi perpanjangan izin. Hasil verifikasi yang dilakukan menunjukkan bahwa FPI siap setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini lah yang membuat Kementerian Agama dapat memberikan rekomendasi perpanjangan izin tersebut.

Hal ini disampaikan Fachrul, menjawab pertanyaan media tentang perbedaan perlakuan pemerintah terhadap FPI dibandingkan dengan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), usai Rapat  Kerja bersama Komisi VIII DPR, di Jakarta, Kamis (28/11/2019).
“Kami sudah tanya ya. Mengapa masih menyebut (khilafah). Kemudian mereka menjelaskan, penjelasannya yang dimaksud lain dengan yang disampaikan HTI. Kemudian kami baca, ternyata setelah kami baca ya betul memang berbeda. Kemudian ok, kami beri (rekomendasi),” kata Fachrul dikutip situs resmi Kemenag RI.

Fachrul pun menegaskan tidak akan mencabut rekomendasi yang telah …

Rumah Zakat Inisiasi Program Sedekah Jelantah untuk Pemberdayaan Lansia



Rumah Zakat menginisiasi Program Sedekah Jelantah untuk digunakan sebagai pemberdayaan kesehatan lansia di RW 19 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Setiap bulanya, para lansia mengumpulkan jelantah yang akan disedekahkan dan ditukar dengan pelayanan kesehatan.

Jelantah yang dikumpulkan nantinya akan dijual ke bank jelantah untuk dijadikan biodiesel. Hasil dari penjualan tersebut akan dikumpulkan menjadi kas dan digunakan kembali untuk kegiatan sosial di wilayah RW 19.
“Dengan menyetorkan minyak jelantah, penggunaan minyak bekas pakai tersebut menjadi berkurang. Selain itu juga pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari jelantah akan semakin berkurang,” ujar Relawan Rumah Zakat, Senin (2/12) dilansir website Prov. Jabar.

Program Sedekah Jelantah membantu para Kader Posyandu untuk melakukan pengecekan kesehatan. Dengan adanya program tersebut, tingkat kedatangan lansia ke posyandu pun semakin meningkat.

Selain itu, Rumah Zakat juga menyediakan Kartu Lansia Sehat. Hal t…

Reuni 212, Menag: Silakan Saja, Tapi Jaga Ketertiban


Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan dirinya mempersilakan kelompok massa menggelar Reuni 212. Pernyataan ini disampaikan Menag kepada media, menanggapi rencana adanya aksi massa Reuni 212 yang akan berlangsung di Monas, 2 Desember mendatang.
“Kan sudah ditegaskan, bahwa itu hak semua orang. Silakan saja. Dia mengajukan, Polisi mengizinkan, silakan saja,” ujar Menag Fachrul, Kamis (28/11) dikutip situs Kemenag.
Namun, Menag yang ditemui usai melaksanakan Rapat Kerja Pendahuluan Penetapan BPIH 1441H/2020M, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta mengingatkan agar peserta aksi diminta untuk selalu menjaga ketertiban serta menjaga hak pihak lain.
“Kita pesannya, supaya jaga ketertiban. Semua punya hak, termasuk rakyat yang lain punya hak untuk tidak terganggu,” pesan Menag.
Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid. "Reuni 212 hukumnya mubah atau boleh-boleh saja, tidak ada anjuran juga tidak ada larangan. Dilaksanakan tidak apa-…

PBNU Sepakat Amandemen Terbatas UUD NRI 1945



Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai pemikiran dan sumbangsih kyai serta alim ulama dalam kehidupan kebangsaan kerap kali selalu lebih maju dibanding kalangan lainnya. Bisa dilihat dari hasil Musyawarah Nasional Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, 15-17 September 2012 lalu yang merekomendasikan Indonesia kembali ke sistem perwakilan dalam pemilihan pemimpin nasional dan daerah. Rekomendasi tersebut menyebutkan Presiden-Wakil Presiden dipilih oleh MPR RI, Gubernur-Wakil Gubernur melalui DPRD Provinsi, Bupati-Wakil Bupati melalui DPRD Kabupaten, dan Walikota-Wakil Walikota melalui DPRD Kota.

"Disaat kini masyarakat mulai ramai membicarakan amandeman UUD NRI 1945, dengan berbagai saran dan masukannya, PBNU justru sejak tahun 2012 sudah bersuara. Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi 'Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan' menjadi fokus utama mengembalikan pemilihan secara tidak langsung. …

Kelurahan Bengkalis Kota Dinobatkan Sebagai Model Kelurahan Sadar Kerukunan



Kelurahan Bengkalis Kota dinobatkan sebagai model Kelurahan sadar kerukunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

Peresmian tersebut dilakukan oleh Bupati Bengkalis di Wakili Asisten Administrasi Umum H Tengku Zainuddin pada Selasa lalu (3/12/19) dan ditandai penyerahan SK Penetapannya dari Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Riau Dr. H. Mahyudin, MA Kepada Lurah Bengkalis Kota bertempat di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja di Laut Bengkalis.

Bupati Bengkalis dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum mengatakan Program desa sadar kerukunan hadir sebagai bentuk realisasi cita-cita semua pihak yang menginginkan kehidupan antara sesama umat beragama tetap rukun, menjaga nilai persatuan dan kesatuan bangsa, potret pemahaman masyarakat dalam komitmen bernegara, yang tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga bersifat substansial.
Sementara itu Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkalis H. M. Nurnawawi ketika di konfirmasi tim Inmas Kanwil …

FKPAI Kecamatan Mejayan Madiun Beri Santunan Anak Yatim

BRNews - Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, memberikan santunan bagi anak yatim piatu.FKPAI Mejayan terdiri 8 personil Penyuluh Agama Islam NON PNS dibawah koordinasi H. Kusnan sebagia Penyuluh Agama Islam Fungsional.

Anggota DPR Apresiasi Langkah BI Berdayakan Ekonomi Pesantren



Langkah Bank Indonesia (BI) dalam memberdayakan ekonomi pesantren di Tanah Air mendapatkan apresiasi Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati.

"(Langkah BI) ini sangat saya apresiasi," kata Anis Byarwati dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad kemarin.

Menurut dia, penting untuk mendorong ekonomi pesantren sehingga pondok pesantren yang ada dapat mandiri dan bermanfaat bagi kehidupan para santri maupun masyarakat sekitarnya.

Baca juga: Kemenperin Lanjutkan Program Cetak Wirausaha Baru di Pesantren

Di antara program yang dibiayai oleh Program Sosial Bank Indonesia di ponpes adalah digester pengolahan limbah kotoran santri, green house, hidroponik, pembelian mesin konveksi, bordir dan jahit, pengolahan air minum, pembelian mesin grafis dan printer, pembelian mesin pembuat pakan lele dan abon lele, pembuatan kandang kambing, pembuatan rak display trenshop dan pemajangan BI corner.
Sebelumnya, Bank Indonesia dan 110 pes…