Cara Menag Fachrul Razi Menangkal Radikalisme

Menag Fachrul Razi (Kemenag)

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan bahwa secara teoritik, radikalisme bisa muncul karena beragam faktor, baik ekonomi, pendidikan, atau agama. Karena itu, penanganannya juga harua komprehensif.
“Penyebabnya beragam dan bisa kumulatif, gabungan beberapa kondisi. Karenanya penanganannya pun harus multi-perspektif,” demikian disampaikan Menag dalam Sarasehan Pembinaan Mental Angkatan Darat (Bintalad) TA 2019 di Jakarta, Rabu (20/11/2019) dilansir dari situs Kemenag RI.
Kegiatan ini mengangkat tema Menakar Radikalisme dan Nasionalisme serta Solusinya Dalam Rangka Memperkokoh Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Menuju Indonesia Maju. Hadir, tokoh agama, mahasiswa, akademisi, serta pejabat di lingkungan TNI AD.
Tampil sebagai narasumber, Menag menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk menangkal radikalisme. Pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat dengan pendidikan, termasuk melalui pembinaan mental.
“Semakin luas pemahaman seseorang, maka ia akan semakin bijak dan toleran dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Menag.
Kedua, mainstreaming moderasi beragama. Menurut Menag, moderasi beragama adalah upaya menempatkan bandul selalu di tengah. Meski seseorang harus yakin dan kokoh dengan pemahaman keagamaannya, namun pada waktu bersamaan harus tetap toleran dan memberi ruang bagi keyakinan orang lain.
Ketiga, menginternalisasikan nilai-nilai empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI di dalam aktivitas keseharian.
“Sebagai contoh, pada saat demokratisasi kita mengalami beberapa persoalan, bukan lantas nyinyir, mencibir, dan berpaling ke sistem pemerintahan lain yang ilusif, melainkan turut serta menguatkan demokrasi dan meneguhkan NKRI,” ungkap Menag.
“Khusus bagi para prajurit TNI, internalisasi nilai kebangsaan memang sudah nyata dan harus terus dikuatkan dengan memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI,” tandasnya.
Selain Menag, tampil sebagai narasumber Kepala BPIP Hariyono dan Direktur Perlindungan BNPT Herwan Chaidir. (kemenag/alfa).