Pesan Gubernur Emil Kepada 50 Anggota DPRD Kota Bogor
BRNews.id - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil
memberikan pesan kepada 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kota Bogor periode 2019-2024 yang telah melakukan Sumpah /
Janji agar menjalankan fungsinya sebagai legislatif dengan baik.
Pesan tersebut dibacakan Wali Kota
Bogor, Bima Arya saat menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota
Bogor, Jalan Pemuda No.25-29 Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Selasa
(20/08/2019).
Walikota Bogor Bima Arya saat membacakan sambutan Gubernur Jabar Ridwal Kamil pada pengambilan Sumpah/Janji anggota DPRD Kota Bogor (foto pemkot bogor). |
Dia mengatakan, pengucapan sumpah
menjadi momentum perubahan bagi anggota DPRD Kota Bogor periode
2019-2024 untuk menghilangkan stigma negatif terhadap partai politik dan
anggota di masa lalu.
Dilansir Humas Pemkot Bogor, ada tiga hal yang menjadi fokus
para anggota DPRD, seperti melindungi dan memperjuangkan kepentingan
rakyat melalui fungsi legislasi DPRD. Memaksimalkan waktu untuk bertanya
dan berdialog dengan rakyat melalui media dan jaringan yang ada.
Selanjutnya, kata Gubernur, fungsi
budgeting atau penyusunan anggaran yang digunakan sebesar-besarnya untuk
kepentingan rakyat. Sudah bukan masanya lagi penyusunan anggaran
dilakukan dengan cara yang tertutup, sekarang saatnya proses penyusunan
dilakukan dengan cara partisipatif, menghindari praktek-praktek
pragmatis apalagi koruptif.
Terakhir, melalui fungsi pengawasan
anggota DPRD, ia mengajak semua untuk melaksanakan secara objektif dan
efektif, dijalankan dengan niat tulus dan sistematik untuk menjalankan
fungsi kontrol yang seimbang terhadap pelaksanaan tugas eksekutif dalam
melaksanakan manajemen pembangunan daerah.
Diungkapkan, banyaknya catatan Pemilu serentak 2019,
baik positif maupun negatif diharapkan menjadi evaluasi semua dalam
membangun demokrasi dan kehidupan berbangsa serta bernegara yang lebih
baik.
Bagi warga Kota Bogor dan khususnya para
anggota DPRD Kota Bogor diharapkan untuk memaknai proses demokrasi
sebagai sesuatu yang sakral dalam upaya penegakan kedaulatan rakyat,
karena rakyat sudah mempercayakan suaranya.
“Sejak saat ini bapak ibu memiliki
tanggung jawab yang besar, menjadi harapan baru bagi rakyat dalam
berjuang meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan dalam mewujudkan
pemerintah yang bersih. Banyak pekerjaan rumah yang dihadapi dan harus
diselesaikan melalui pola pikir, pola kerja dan pengambilan keputusan
dengan mengedepankan kepentingan rakyat,” katanya. (alfa/ulul).