Pemkab Bogor Berupaya Perluas Cakupan Pelayanan Sosial

BRNews.id - Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya memperluas cakupan pelayanan sosial dengan memperbanyak pusat kesejahteraan sosial serta menerapkan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT), yakni sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah dan non-pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka.

Bupati Bogor Ade Yasin di Cibinong, mengatakan bahwa hingga tahun 2019 wilayahnya sudah memiliki 120 pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) dan berencana membangun pusat-pusat pelayanan sosial di setiap kelurahan dan desa.

"Target kami, pada tahun 2023 sudah terbentuk Puskesos di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor," kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu, Sabtu (27/7/2019).

Pemerintah Kabupaten Bogor, ia menjelaskan, juga sedang menyiapkan pembangunan gedung untuk mendukung penerapan SLRT di kompleks kantor Dinas Sosial di Cibinong.

Ia ingin keberadaan Puskesos dan penerapan SLRT bekerja sama dengan Kementerian Sosial bisa memudahkan pelayanan sosial bagi warga dan selanjutnya bisa mengurangi masalah sosial.

Upaya-upaya perbaikan pelayanan sosial bagi warga itu menurut Bupati merupakan bagian dari program Pancakarsa yang ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan.

Program Pancakarsa meliputi Bogor Membangun, Bogor Cerdas, Bogor Maju, Bogor Sehat, dan Bogor Beradab.

Bogor Membangun mencakup pembangunan infrastruktur, permukiman, dan ruang terbuka hijau; Bogor Cerdas meliputi perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas pendidikan; Bogor Maju mencakup peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, penciptaan iklim investasi yang nyaman, pengembangan industri dan pengurangan pengangguran; Bogor Sehat meliputi perbaikan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan kualitas pelayanan sosial dan pendidikan; dan Bogor Beradab yang mencakup peningkatan bantuan keagamaan dan sosial.

Upaya-upaya pemerintah, menurut Bupati, telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bogor dari 8,7 persen tahun 2017 menjadi 7,14 persen tahun 2018.

"Angka 7,14 persen itu di bawah angka kemiskinan tingkat Provinsi Jawa Barat 7,25 persen dan tingkat nasional 9,66 persen. Kita targetkan angka kemiskinan Kabupaten Bogor tahun 2023 turun jadi 6,38 persen," demikian Ade Yasin. (ant/ulul).