UIN Riau Gelar Konferensi Internasional tentang Diskursus Keagamaan Pro Lingkungan
 |
| Rektor UIN Suska Riau Akhmad Mujahidin (foto:kemenag/ist). |
Rektor UIN Suska Riau Akhmad Mujahidin berharap melalui konferensi ini dapat dikembangkan diskursus keagamaan yang pro lingkungan. "Dengan mengembangkan diskursus agama yang pro lingkungan, diharapkan dapat terjadi peningkatan pengelolaan lingkungan di Indonesia," kata Akhmad Mujahidin, di Pekanbaru, Senin (19/11).
Menurutnya, tema konferensi ini sangat tepat waktu. Apalagi melihat kondisi saat ini , di berbagai daerah di Indonesia bencana alam datang silih berganti. "Belum usai duka kita atas gempa yang melanda Lombok, giliran Palu yang ditimpa gempa dan tsunami akhir September lalu,” kata Akhmad Mujahidin saat membacakan sambutan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sekaligus membuka koferensi.
Mujahidin menjelaskan, pada masa lalu, para pendahulu ataupun orangtua sudah mewariskan bagaimana cara mengelola alam lingkungan. Misalnya, bagaimana mengelola hutan dengan baik, dan sebagainya.
Hanya saja, menurut Akhmad Mujahidin, akibat kemajuan ilmu pengetahuan, segala hal yang merupakan warisan masa lalu dianggap sebagai sesuatu yang kuno dan ketinggalan zaman. "Padahal itu semua juga merupakan bagian dari kearifan lokal yang harus terus dipelajari dan diwariskan untuk anak cucu. Itulah hasil olah fikir manusia yang disebut kebudayaan," imbuhnya.
Mujahidin menuturkan di Pekanbaru misalnya, juga terdapat metode-metode yang diwariskan nenek moyang kepada generasi sekarang tentang bagaimana mengelola lingkungan termasuk hutannya. Tidak hanya bagaimana mengelolanya, tapi juga bagaimana melakukan mitigasi terhadap bencana yang muncul ketika alam tidak dikelola dengan baik, seperti bencana banjir akbat curah hujan yang tinggi atau hutan yang gundul karena pembakaran hutan dan lain sebagainya.
Konferensi ini menurutnya dilatarbelakangi oleh fakta sosial bahwa diskursus keagamaan tentang hubungan manusia dengan alam dan lingkungan relatif tidak terlalu berkembang. "Tidak seperti diskursus keagamaan yang berhubungan dengan politik atau ketatanegaraan, atau hubungannya dengan ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang relatif lebih banyak berkembang,” tambah Mujahidin.
Disampaikan Mujahidin, konferensi ini seiring sejalan dengan pertemuan Menag Lukman dengan agamawan dan budayawan yang bertempat di Yogyakarta. Dimana buah pertemuan tersebut melahirkan “Permufakatan Yogyakarta: Agamawan dan Budayawan”. Para tokoh agama dan budaya bersepakat akan pentingnya hubungan yang harmonis antara agama dan budaya.
“Permufakatan itu penting artinya di tengah-tengah adanya kecenderungan di masyarakat akhir-akhir ini untuk membentur-benturkan agama dengan budaya. Seakan-akan agama itu berseberangan dengan budaya. Begitupun sebaliknya. Padahal manusia tidak bisa hidup tanpa kebudayaan,” kata Mujahidin.
Padahal, lanjut Mujahidin, justru kebudayaan itu terkonstruksi dari hasil karya manusia sebagai makhluk sosial, atau disebut dengan produk-produk kultural. “Kebudayaan menjadi sarana bagi agama dalam mengkongkritkan nilai-nilai Ilahiah di tengah-tengah kehidupan manusia dalam hubungannya antara sesama manusia, antara manusia dengan alam dan lingkungan sekitarnya,” kata Mujahidin. (kemenag/azka).