Pemkot Cilegon Siap Realisasikan Tunjangan Penghasilan Pegawai
 |
| ilustrasi |
Dikutip Kabar-banten.com, sebelumnya Pemkot Cilegon telah lama mempersiapkan mekanisme pemberian TPP melalui sistem kelas jabatan. Hanya saja, hal tersebut terganjal persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang terlalu lama.
Pada akhirnya, Pemkot Cilegon hanya menaikkan persentase TPP yang berlaku sejak 2017. Di mana pejabat struktural naik 50 persen, jabatan pelaksana 25 persen, dan jabatan fungsional 35 persen. Selain terkait Kementerian Penerapan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), kekuatan anggaran juga menjadi kendala lain.
Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi mengatakan, pemkot belum mampu untuk mengakomodasi mekanisme TPP berdasarkan kelas jabatan. “Untuk kenaikan TPP, kami belum bisa 100 persen, baru bisa 50 persen dulu. Maksudnya belum bisa berdasarkan kelas jabatan, karena kemampuan anggarannya belum bisa,” katanya, akhir pekan kemarin.
Menurut dia, pemberlakuan TPP berdasarkan kelas jabatan mampu berimbas kepada devisit anggaran hingga Rp 127 miliar. Angka divisit tersebut, terlalu berat untuk ditutupi dari sektor lain. “Pakai yang 50 persen saja, itu devisitnya Rp 55 miliar. Kalau itu masih bisa kami tutupi, tapi yang berdasarkan kelas jabatan terlalu berat,” ujarnya.
Sementara itu, Asda III Setda Pemkot Cilegon, Dana Sujaksani menuturkan, kebijakan pemberlakuan skema TPP, adalah kewenangan Plt Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi. Sementara, tugas pihaknya, hanya sampai pada keluarnya Surat Keputusan (SK) Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemkot Cilegon.
“Tugas kami hanya sampai keluarnya SK dari Kemenpan-RB. Setelah itu, diserahkan kepada pimpinan. Kalau saya sih bersyukur adanya kenaikan TPP di 2019 nanti,” ucapnya. (kbc/azka).