Ditjen Bimas Islam; Umat Islam Indonesia Saat Ini Hadapi Krisis Besar
Hal itu diungkapkannya dalam acara Temu Konsultasi Penanganan Faham Keagamaan yang Bermasalah di Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI dan Kanwil Kemenag Prov. Sulsel.
Acara yang dilaksanakan di Novotel Hotel Makassar ini diikuti 50 peserta yang berasal dari unsur Bidang Urais dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenag Sulsel, Pejabat Kemenag Kota Makassar, Penyelenggara Syariah, Kepala KUA, MUI, Penyuluh Agama dan Ormas Islam di Sulsel ini dihelat selama 3 hari (15 - 17 November 2017).
Menurut Nur Azizah, setidaknya kata puteri Ketua MUI KH. Ma'ruf Amin, ada empat kelompok yang melakukan hal tersebut yaitu kelompok Radikalisme Agama, Kelompok Tekstualisme, Kelompok Liberalisme Agama serta Sesatisme Agama, yang menurutnya keempatnya memiliki pemahaman keagamaan yang menyimpang terlalu jauh dari prinsip prinsip ajaran Agama.
"Sulsel yang menjadi barometer di kawasan timur Indonesia harus menjadi rule model dalam menangani kelompok kelompok tersebut, baik dari sisi strategi, regulasi maupun sinergitas lintas sektoral sehingga adanya rasa nyaman dan aman bisa dihadirkan dalam masyarakat," katanya.
Kakanwil Kementerian Agama Sulsel Drs. H. Abd. Wahid Thahir, M.Ag, dalam Arahannya saat membuka kegiatan diatas, menegaskan bahwa Radikalisme Agama dan Faham Keagamaan yang bermasalah di banyak kesempatan telah terbukti berdampak pada munculnya sikap ekstrimisme yang berpotensi memunculkan tindakan terorisme. Fakta menunjukkan bahwa akibat ulah oknum yang beragama Islam yang melakukan aktifitas kekerasan dengan menggunakan aimbol simbol Islam, justru kenyataannya merugikan umat Islam pada umumnya.
Dampaknya kemudian adalah Stigma Negatif dilekatkan kepada Umat Islam secara umum, padahal hakikatnya Agama Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan gerakan radikal apalagi terorisme. Tidak ada satupun pesan moral Islam yang menunjukkan adanya ajaran radikalisme dan terorisme.
"Kondisi inilah kemudian yang menjadi tantangan bagi Kementerian Agama dan para tokoh Agama dalam menghadapi interpretasi paham keagamaan yang tidak otoritatif atau bermasalah, yang bilamana dibiarkan akan melahirkan konflik horizontal yang berkepanjangan, dan ini buruk bagi bangsa kita kedepannya," tegas Katua Forum Kakanwil Kemenag se Indonesia ini.
"Ulama, Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan selaku penjaga warisan peradaban Islam memiliki tanggungjawab besar dalam membimbing dan membina umat agar bisa tetap konsisten menjalankan nilai nilai Islam yang Rahmatan lil Aalamiin. Ketegasan dan kearifan serta kebijaksanaan sikap para pelayan umat sangat dibutuhkan saat ini, khususnya di Sulsel, agar suasana kondusif tetap terjaga di tengah masyarakat. masyarakat yang aman, akan melahirkan kesejahteraan duniawi dan ukhrawy," papar kakanwil.
Jamaluddin M. Marki selaku Ketua Panitia penyelenggara mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menemukan formula atau design crisis centre dalam menangani para korban aliran atau gerakan keagamaan yang bermasalah sehingga bisa tertangani secara Serius, konprehensif dan berkesinambungan.
Selain Ka. Kanwil Kemenag Sulsel, kegiatan temu konsultasi ini menghadirkan sejumlah narasumber penting diantaranya, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Rektor UIN Alauddin Makassar, MUI Sulsel, Praktisi dan Aktivis Crisis Center (pusat penanganan Aliran dan Faham keagamaan bermasalah berbasis pendidikan), Direktur dan Kasubdit di lingkup Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. (kemenag|mnm).