Sekitar 90 Penyuluh Agama Islam Non PNS Prov. Maluku Ikut Diklat

BRNews - Bertempat di Balai Diklat Keagamaan (BDK) Ambon,  90 Penyuluh Agama Islam Non PNS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku mengikuti Diklat Teknis Subtantif Penyuluh Agama Islam Non PNS Angkatan I, II dan III, Senin (17/4/2017).

Para penyuluh ini nantinya akan ditempatkan di tingkat kecamatan, tetapi bertugas ke desa-desa. Mereka akan diterjunkan langsung ke lingkungan masyarakat yang begitu kuat multi agamanya dalam rangka melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.
Menghadapi problematika umat yang begitu kompleks ditandai dengan maraknya kasus kekerasan atas nama agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Maluku, Fesal Musaad, S.Pd, M.Pd pada kegiatan diklat itu menilai, sudah saatnya penyuluh memposisikan dirinya sebagai ujung tombak Kementerian Agama serta aktor perdamaian di saat paham radikaliame mulai berhembus ke seantero jagat bumi Pertiwi ini.
"Penyuluh harus berani menjadi ujung tombak Kementerian Agama untuk membawa obor perdamaian sebagai batu loncatan menuju terajutnya kerukunan antar umat beragama di negeri ini," kata Musaad kepada wartawan yang didampingi sejumlah pejabat eselon tiga dan empat lingkup Kanwil Kemenag Prov. Maluku.
Tantangan para penyuluh agama Islam dalam pembinaan masyarakat agamis tidaklah ringan. Menurut pandangan Musaad, ada tahapan dan pencapaian yang harus dilakukan penyuluh agama.
Dijelaskannya, lima budaya kerja Kementerian Agama merupakan pondasi penting untuk merumuskan prioritas program kerja kedepan.
Misalnya integritas, harus memiliki keselarasan antara hati, ucapan dan tindakan. Profesionalitas, memahami tugasnya masing-masing. Inovasi, penyuluh harus mampu merancangkan program baru yang selaras dengan perkembangan zaman. Tanggung jawab, Musaad menekankan poin ini sangat penting dalam membentuk fungsi yang disiplin serta loyal terhadap tugas masing-masing. Dan terakhir keteladanan, memberikan contoh yang baik di hadapan masyarakat.
"Penyuluh jangan lalai dari ke lima budaya kerja ini. Catat dan terapkan kepada masyarakat," tegas Musaad.
Selain itu, ia juga meminta penyuluh dapat membentuk satu wadah komunikasi seperti WatsApp agar program kerja dapat terkontrol.
"Bila perlu libatkan semua pimpinan pada satker Kemenag dari tinggak provinsi, Kabupaten, Kota dan Kecamatan untuk shering mengenai perkembangan program kerja. Sehingga kita bisa mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi," tandasnya yang diwartakan website Kanwil Kemenag Maluku.
Sebelumnya sebelumnya Kepala Balai Diklat Keagamaan (BDK) Ambon, Dr. H. Rajab, M.Ag di tempat yang sama mengungkapkan, kegiatan diklat ini akan berlangsung selama satu minggu, dari tanggal 16 sampai 22 April 2017. (mnm).

Subscribe to receive free email updates: