Sekitar 90 Penyuluh Agama Islam Non PNS Prov. Maluku Ikut Diklat
BRNews - Bertempat
di Balai Diklat Keagamaan (BDK) Ambon, 90 Penyuluh Agama Islam Non PNS Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku mengikuti Diklat Teknis
Subtantif Penyuluh Agama Islam Non PNS Angkatan I, II dan III, Senin (17/4/2017).
Para
penyuluh ini nantinya akan ditempatkan di tingkat kecamatan, tetapi
bertugas ke desa-desa. Mereka akan diterjunkan langsung ke lingkungan
masyarakat yang begitu kuat multi agamanya dalam rangka melakukan
kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa
agama.
Menghadapi
problematika umat yang begitu kompleks ditandai dengan maraknya kasus
kekerasan atas nama agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Provinsi
Maluku, Fesal Musaad, S.Pd, M.Pd pada kegiatan diklat itu menilai, sudah
saatnya penyuluh memposisikan dirinya sebagai ujung tombak Kementerian
Agama serta aktor perdamaian di saat paham radikaliame mulai berhembus
ke seantero jagat bumi Pertiwi ini.
"Penyuluh
harus berani menjadi ujung tombak Kementerian Agama untuk membawa obor
perdamaian sebagai batu loncatan menuju terajutnya kerukunan antar umat
beragama di negeri ini," kata Musaad kepada wartawan yang didampingi
sejumlah pejabat eselon tiga dan empat lingkup Kanwil Kemenag Prov.
Maluku.
Tantangan
para penyuluh agama Islam dalam pembinaan masyarakat agamis tidaklah
ringan. Menurut pandangan Musaad, ada tahapan dan pencapaian yang harus
dilakukan penyuluh agama.
Dijelaskannya, lima budaya kerja Kementerian Agama merupakan pondasi penting untuk merumuskan prioritas program kerja kedepan.
Misalnya
integritas, harus memiliki keselarasan antara hati, ucapan dan
tindakan. Profesionalitas, memahami tugasnya masing-masing. Inovasi,
penyuluh harus mampu merancangkan program baru yang selaras dengan
perkembangan zaman. Tanggung jawab, Musaad menekankan poin ini sangat
penting dalam membentuk fungsi yang disiplin serta loyal terhadap tugas
masing-masing. Dan terakhir keteladanan, memberikan contoh yang baik di
hadapan masyarakat.
"Penyuluh jangan lalai dari ke lima budaya kerja ini. Catat dan terapkan kepada masyarakat," tegas Musaad.
Selain itu, ia juga meminta penyuluh dapat membentuk satu wadah komunikasi seperti WatsApp agar program kerja dapat terkontrol.
"Bila
perlu libatkan semua pimpinan pada satker Kemenag dari tinggak
provinsi, Kabupaten, Kota dan Kecamatan untuk shering mengenai
perkembangan program kerja. Sehingga kita bisa mencari jalan keluar atas
masalah yang dihadapi," tandasnya yang diwartakan website Kanwil Kemenag Maluku.
Sebelumnya
sebelumnya Kepala Balai Diklat Keagamaan (BDK) Ambon, Dr. H. Rajab,
M.Ag di tempat yang sama mengungkapkan, kegiatan diklat ini akan
berlangsung selama satu minggu, dari tanggal 16 sampai 22 April 2017. (mnm).