Dirjen Bimas Islam Targetkan Tahun Ini Seluruh Layanannya Berbasis Online

esditjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin pimpin rapat pembenahan layanan publik Bimas Islam. (foto: bimasislam)
BRnews - Arahan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar semua layanan dilakukan berbasis online dan dipadukan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) langsung direspon pimpinan satker.

Setelah sebelumnya Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) menegaskan komitmen untuk mengembangkan seluruh layanan publiknya melalui PTSP, kini giliran Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam yang mendeklarasikan semangat yang sama.
Berdasarkan daftar tugas dan fungsinya, setidaknya ada sembilan layanan Bimas Islam yang akan disediakan secara online, yaitu: layanan rekomendasi/ijin kegiatan keagamaan, rekomendasi/ijin pendakwah asing, dan bantuan bagi ormas Islam dan lembaga keagamaan.
Layanan lainnya adalah legalisasi buku nikah, pengukuran arah kiblat, bantuan masjid dan mushalla, ijin ruislah tanah wakaf, ijin pendirian Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU), dan ijin pendirian Lembaga Amil Zakat.
Seperti diriis kemenag.go.id, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin meminta kepada seluruh unit eselon II di lingkungan Bimas Islam agar menyiapkan layanan publik berbasis online. Bahkan, Amin menargetkan hal itu sudah bisa diwujudkan tahun ini juga.
Menurutnya, layanan Bimas Islam harus bisa bergabung dengan PTSP sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi dengan sistem pelayanan yang terbuka, cepat, dan akuntabel.
Secara khusus, Muhammadiyah Amin menggelar rapat persiapan pembenahan layanan ini dengan mengumpulkan para Kasubdit yang memiliki layanan publik di ruang kerjanya, Gedung Kemenag, Jl. MH. Thamrin 6 Jakarta.
Amin  menginginkan agar tidak ada lagi pelayanan yang berbelit-belit dan menyusahkan masyarakat. "Saya ingin layanan publik di Bimas Islam dapat disiapkan secara online. Siapkan tahun ini dan jika belum ada anggarannya segera lakukan revisi, sehingga bisa digabungkan di PTSP di lapangan Banteng," ucapnya, Kamis (26/1/2017).
Banyak layanan publik Bimas Islam yang menurut Amin bisa dilakukan secara online. Selain sesuai kebijakan Menteri Agama, layanan berbasis online dan terpadu penting untuk memastikan prosesnya berjalan secara transparan, efektif, dan efisien sehingga tidak ada lagi yang bekerja di balik meja dan main mata.
"Semua layanan di setiap eselon 3 saya minta memperhatikan ini. Tidak ada lagi layanan di balik meja dan main mata. Langkah konkritnya adalah dengan membuat daftar persayaratan dan desain umum layanan sehingga nanti dapat diformat dalam bentuk aplikasi simpel dan mudah yang akan disiapkan oleh bagian sistem informasi," tuturnya.(mnm|brnews).


Subscribe to receive free email updates: